oleh

KSPI Jateng Gelar Aksi Penolakan Omnibus Law

Semarang– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar aksi mengawal Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Rabu (21/4/2021).

Sekjen KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan, KSPI melakukan aksi serentak di 20 provinsi dan 1000 perusahaan yang melibatkan puluhan buruh dari KSPI di 150 kabupaten/kota.

“Saat ini, KSPI dan elemen buruh yang lain terfokus di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi wilayah melakukan aksi di simbol-simbol. pemerintah dan perusahaan. Sedangkan, kawan-kawan di perusahaan melakukan aksi secara virtual, ” kata Aulia Hakim, Rabu (21/4/2021).

Aksi ini yang diikuti oleh beberapa buruh yang tergabung dalam federasi KSPI, antara lain FSPMI (Federasi Serikat pekerja Metal Indonesia), FSPKEP (Kimia, Industri dan Pertambangan), Farkes Reformasi dan FSPN (Serikat Pekerja Nasional).

Dalam hal itu, KSPI Jateng menutut kepada MK yang sedang melakukan agenda uji formil atau uji keabsahan terkait undang-undang cipta kerja.

Sebelumnya, kemarin melakukan uji material dan KSPI Jateng meminta MK bertindak adil dengan membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

“Menurut pandangan KSPI itu sesuai dengan pembuatan awal. Banyak versi draft dari 905 berubah menjadi 812, lalu berubah lagi 1804 segala macam dan alasanya banyak disitu. Enggak bisa bantah ketika ada alasan salah ketik. Dan yang paling fundamental adalah pembuatan Omnibus Law tidak melibatkan semua elemen, artinya dibentuk oleh Satgas Menko Perekonomian yang tertuang pada peraturan nomor 387 sedangkan ketuanya dari kadin pengusaha, “lanjut Aulia.

“Sedangkan buruh tidak dilibatkan dalam pembuatan, artinya ini tidak fair dan ketika membuat aturan penggabungan Omnibus Law itu seharusnya kami (KSPI) dilibatkan. Maka kami kritisi tajam harus ditolak, ” ungkapnya.

Baca Juga  Danrem 071/Wijayakusuma : TMMD Harus Dirasakan Manfaatnya

Menurut Aulia, ada dua hal penting yang dipersoalkan oleh KSPI terkait proses yang tidak memenuhi 7 asas pembentukan perundang-undang yang baik, bagaimana sudah diatur dalam Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011.

Dalam Pasal 5 UU 12 Tahun 2011, yakni kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, seperti kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dapat dilaksanakan dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Dilanjutkan, kejelasan rumusan, keterbukaan, materi isinya juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

Aulia juga menjelaskan, klaster ketenagakerjaan banyak yang mendegradasikan UUK 13 tahun 2003 yaitu keterjaminan pekerjaan, keterjaminan penghasilan dan perlindungan sosial (Job Security, Income Security, Social Security ) yang semestinya menjadi tanggung jawab Negara justru menjadi hilang.

“Hal inilah yang menjadikan seluruh buruh di Indonesia sampai saat ini masih menolak dengan tegas adanya UU Cipta Kerja ini. Termasuk buruh di Jawa Tengah,” tukasnya.

Pada kesempatan ini, KSPI dan serikat buruh yang lainnya telah mengajukan gugatan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dengan perkara nomor 6/PUU-XIX/2021 dan akan diselenggarakan persidangan pada hari Rabu, 21 April 2021.

“Kami dengan sangat penuh mengharapkan agar diketuk hati nurani para hakim majelis untuk bertindak adil kepada rakyat. Bahwa filosofi hukum yakni melindungi kaum lemah, kami berharap agar MK membatalkan Undang-undang Cipta Kerja ini, “harapnya.(RedG/Dicky Tifani Badi)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed