oleh

Ketua DPRD Pemalang, Persoalkan Seleksi Sekwan

Pemalang – Open Bidding pejabat tinggi pratama dilingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, disoal oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang, Tatang Kirana.

Tatang mempersoalkan jabatan Sekretaris DPRD (Sekwan) yang tidak pernah ada komunikasi atau konsultasi dengan dewan. Menurutnya hal ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Atas dasar hal itu, Ketua Dewan akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (eksekutif) terkait lelang jabatan khususnya formasi Sekretaris DPRD (Sekwan). Serta menghentikan aktivitas DPRD yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

“Kami menghentikan semua aktivitas DPRD yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang (eksekutif) bahkan kami akan melakukan langkah PTUN,” tegas Tatang Kirana, Kamis (23/12).

Pemberhentian segala aktivitas DPRD Pemalang terhadap Pemkab (eksekutif) itu, kata Tatang, karena Pemkab Pemalang dinilai melanggar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 205 ayat 2 tentang Pemerintah Daerah.

Tatang menjelaskan, dalam UU itu disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Namun, selama ini Pemkab Pemalang tidak mau berkomunikasi dengan DPRD terkait para calon yang berkompetisi dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama untuk formasi Sekretaris DPRD sejak awal hingga tahapan akhir seleksi.

“Ini sudah melecehkan marwah DPRD, yang selama ini terjalin baik. Hanya dengan satu persoalan yang tidak mau berkomunikasi untuk formasi jabatan Sekwan dan mengabaikan Undang-Undang tentang pemerintah daerah,” kata Tatang

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, selama ini bahkan DPRD Pemalang sudah melakukan upaya komunikasi dengan Pemkab, baik Bupati maupun Sekda, tetapi upaya itu tidak digubris.

Baca Juga  Polres Pemalang Berhasil Bongkar Sindikat Upal

“Kami sudah melakukan upaya komunikasi, tetapi lagi-lagi Bupati alasan belum bisa menemui karena ada kegiatan lain,” jelasnya.

Selain formasi Sekwan, Tatang juga mengkritisi pejabat yang mengisi formasi Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Kabupaten Pemalang, karena peserta yang lolos tak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai.

“Disitu jelas, ada peserta seleksi yang titelnya S.I.P, saya kira kan kompetensinya enggak pas,” kata Tatang.

Untuk diketahui, Kamis 23 Desember 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mengumumkan test seleksi akhir formasi jabatan pimpinan tinggi pratama, salah satunya formasi Sekretaris DPRD (Sekwan). Para peserta yang lolos dan direkomendasikan kepada Bupati dalam formasi ini diantaranya Bagus Sutopo, Sodik Ismanto, serta Umroni.(RedG)

 

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed