oleh

Jaringan Masyarakat Transparansi Indonesia Pertanyakan Pilkades E-Votting Di Pemalang

Pemalang – Komunitas masyarakat Pemalang yang mengatasnamakan Jaringan Transparasi Masyarakat Indonesia melakukan audiensi dengan Dinpermades Kabupaten Pemalang, yang diterima oleh Kepala dinas Permades Kabupaten Pemalang Tetuko Rahardjo di Kantor Dinpermades Kab Pemalang, Selasa (06/11/2018).

Sebanyak kurang lebih 50 orang dengan koordinator kegiatan audensi Ketua Umum Jaringan Transparasi Masyarakat Indonesia Gatot Yogi. Menyampaikan beberapa tuntutan dan pertanyaan dari Forum Jaringan Transparasi Masyarakat Indonesia.

Diwakili Yogi sebagai juru bicara jaringan transparansi masyarakat Indonesia mempertanyakan
dasar dan alasan dilakukan pengadaan alat perlengkapan sarana E-Voting yang dibeli oleh desa secara seragam untuk keperluan pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Pemalang dengan penyedia barang dari jasa PT Konten Indonesia.

Yogi juga meminta penjelasan atas dokumen pengadaan kontrak pengadaan barang dan jasa berupa perangkat alat E-Voting yg dikerjasamakan secara seragam oleh PT Konten Indonesia dan desa-desa di wilayah Kabupaten Pemalang untuk keperluan Pilkades. Serta minta penjelasan atas adanya PNS baik dari Dinpermades maupun dari Dinas-dinas di Kabupaten Pemalang yang terlibat sebagai operator sistem alat e-voting dalam pilkades serentak di Kabupaten Pemalang.

Terkait dengan legitimasi kotak pemilih yang berisi print out barcode yang tidak dihitung pada saat pelaksanaan pilkades serentak, juga dipertanyakan.

Kepala Dinpermades Kabupaten Pemalang Tetuko Raharjo menjelaskan bahwa pengadaan barang dengan menggunakan dana desa karena dalam pengadaan dana desa ada dari salah satu fungsi dana desa yang berfungsi untuk pengembangan peralatan IT di desa

“Pengadaan E-Voting ini masuk unsur tersebut yang merupakan pengembangan IT desa” ungkap Tetuko.

Tetuko menambahkan bahwa terkait legalitas PNS tentang operator E-Voting untuk mendukung kelancaran pilkades, bupati membentuk tenaga teknis lapangan yang di dalamnya termasuk ada PNS dan telah dilatih oleh BPPT.

Baca Juga  Puluhan Botol "Orang Tua" Disita

“Jadi ada dasar hukumnya terkait kita merekrut PNS menjadi operator E-Voting, dan itu ada SK Bupatinya nanti kami beri fotocopy SK nya” Jelasnya.

“Kemudian masalah kotak suara, itu sudah sesuai prosedur yang kita tidak perlu melaksanakan penghitungan dan tidak untuk dibuka, karena alat ini sudah secara otomatis menghitung dan keluar sesuai hasil dan barcodenya ada, karena sejak awal memang prosedurnya seperti itu” tambahnya.

Guna menjaga keamanan dan memberi rasa aman maka Polres Pemalang melaksanakan pengamanan Audiensi ini. Pengamanan yang dilaksanakan oleh personil gabungan Polres Pemalang dan Polsek Pemalang Kota dipimpin oleh Kapolsek Pemalang Kota AKP I Ketut Mara S.H. (RedG kontributor Lies)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed