Pemalang – Membantah tudingan Renaldi ketua DPD KNPI Kabupaten Pemalang masa jabatan 2016-2019, Hany Muhamad Fauzi atau dikenal dengan Hamu Fauzi selaku Jubir Pengurus Carateker DPD KNPI Kabupaten Pemalang menegaskan bahwa pihaknya mengantongi SK yang sah dari DPD Provinsi Jawa Tengah. 6/2/2021
“Kami mengantongi SK carateker, dan mengenai statement Renaldi terkait dualisme dan gerbong kami yang tidak di terima di Jateng menurut hemat saya dia sudah sangat sok tau!,” tandas Hamu Fauzi.
Terkait dengan pernyataan Renaldi saat konferensi pers di gedung KNPI Kabupaten Pemalang, Jum’at (5/2) yang menyatakan bahwa pihaknya yang memiliki SK kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pemalang dan menegaskan bahwa saat ini pihaknya lah yang sah sebagai kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Pemalang juga sebagai kandidat yang di calonkan untuk kembali memimpin DPD KNPI kabupaten Pemalang.
“Tupoksi saya sebagai jubir Pengurus Carateker DPD KNPI Kabupaten Pemalang hanya menyampaikan, bahwa kami akan segera menggelar musda di akhir februari nanti, adapun dengan turunnya SK Carateker ini juga membekukan segala kegiatan Kepengurusan KNPI ya itu sudah tertulis dalam SK carateker tersebut” imbuh Fauzi.
Mengenai ketidak sahan SK Carateker yang di maksud oleh Renaldi, pihak pengurus carateker menyampaikan bahwa pihaknya memiliki SK tersebut yang ditandaitangani DPD Jawa tengah yang berkorelasi pada Ketua DPP KNPI Abdul Aziz dan Sekjen Yatema Tirtajaya Laoli yang memiliki legitimasi SK Kemenkumham dan Kemendagri.
“Kalo disebut tidak sah, silahkan buktikan secara legal. Jangan merasa paling sah sendiri” tegas Fauzi.
Dikonfirmasi secara terpisah via whatsapp, Ali Zaenul M selaku Bendahara 1 DPD KNPI Provinsi Jawa Tengah yang membidangi OKP, ‘Kita masih sah secara undang-undang yang ada di negara Indonesia karena kita punya SK dari KEMENKUMHAM, silahkan di scan saja barcode nya, kepungurusan kami juga di bawah ketua MPI Fahd El Fouz A Rafiq.
Mengenai statement Renaldi terkait pihaknya yang lebih fokus pada program dan kerja nyata, jubir carateker menyangsikan kinerja kepengurusan DPD KNPI Pemalang periode 2016-2019, yang dinilai terlalu elitis dan tidak benar-benar mendorong dan mengakomodir kepentingan pemuda dan Organisasi Kepemudaan (OKP).(RedG/*)
Komentar