oleh

Hamid Ajak Rekan di DPR Untuk Fokus Jalankan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Penanganan Covid 19

Jakarta- Anggota DPR RI asal Kabupaten Wonogiri, Hamid Noor Yasin mengajak rekan-rekannya di DPR RI untuk dapat sinergi dalam mencari solusi agar bencana pandemi virus Corona (Covid -19) cepat selesai. Salah satu upaya keseriusan penanganan wabah ini adalah dengan cara fokus mengerahkan segala sumber daya baik tenaga hingga anggaran pada penyelesaian wabah ini.

Hal-hal yang bisa ditangguhkan, ia mengusulkan agar bisa diundur bukan berarti dibatalkan. Ia mencontohkan salah satunya adalah pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang masih memungkinkan dapat diundur setelah wabah ini selesai ditangani 100%.

“Pembahasan produk legislasi seperti halnya Omnibus Law Cipta Kerja, Saya berharap belum dibahas secara intensif dahulu pada masa sidang ini. Virus Corona (Covid -19) sedang menjadi wabah di Indonesia dan telah ditetapkan oleh Presiden sebagai bencana nasional. DPR RI merupakan lembaga vital, yang akan mampu memberi kontribusi dan sinergi untuk mencari solusi agar bencana cepat selesai”, tutur Hamid Noor Yasin yang merupakan anggota Fraksi PKS ini, Kamis (16/4 ).

Legislator dapil Jawa Tengah IV ini, mengungkapkan secara prosedural, bahwa setiap pembahasan undang-undang, apalagi undang-undang strategis, harus ada partisipasi masyarakat dalam pembahasannya.

“Partisipasi saran dan masukan masyarakat sangat kita perlukan dalam pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ini. Bila wabah telah berakhir, buruh dan oganisasi masyarakat sipil lainnya akan menjadi bagian pemberi masukan dan merumuskan, sehingga layak untuk diundang dalam rapat-rapat dengar pendapat, ” jelas Hamid.

Selain itu, lanjut Hamid, ketika Covid-19 ini selesai, DPR akan mampu dan fokus pada fungsi anggaran dan pengawasan penangana wabah ini. Ketenangan dan tidak terburu-buru akan meningkatkan konsentrasi semua pihak, sehingga hasil pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi produk yang berkualitas.

Baca Juga  Satgas Yonif 411 Kostrad Terima Bingkisan Lebaran

Alasan utama mengapa harus fokus penanganan covid-19 ini, sambung Anggota BURT DPR ini, adalah turut mendukung kinerja pemerintah yang memiliki dua agenda utama dalam prioritas penaganan covid-19 yakni kesehatan dan pangan. Dua agenda prioritas tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat yakni pangan dan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tim medis.

“Fraksi PKS secara Institusi, sudah mengusulkan ke DPR, agar ada penundaan pembahasan omnibuslaw. Bahkan bukan saja FPKS, beberapa fraksi lain juga mengusulkan hal yang senada. Saya yakin, semua pihak ingin covid-19 ini cepat selesai. Ada beberapa masukan yang kami terima, bahwa bila pembahasan omnibuslaw cipta kerja terus dilanjutkan, akan mengganggu penyelsaian wabah yang berarti juga tidak sejalan dengan kepentingan rakyat’, jelas Hamid.

Anggota DPR RI komisi IV ini seusai membahas refocussing kegiatan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengapresiasi berbagai bentuk kegiatan di KLHK yang telah diarahkan untuk penanganan Covid-19. Ia meminta KLHK untuk memastikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat sekitar hutan terpenuhi.

“Sekitar Rp 7.7 triliun anggaran KLHK harus dipastikan tepat guna menjadi jaring pengaman sosial, tidak boleh ada penghematan anggaran terhadap kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan harus menjadi garda depan memastikan kebutuhan masyarakat sekitar hutan terpenuhi,” tutup Hamid.(red)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed