oleh

Gubernur Sulsel Terjaring OTT, Karyono: Bukti Celah Korupsi Masih Terbuka Lebar

Jakarta – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2/2021) malam cukup menyita perhatian publik. Sebab, selama ini Nurdin terkenal bersih dari praktik kotor tersebut.

Langkah KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Sulsel ini pun diapresiasi oleh Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. Pasalanya, korupsi memang harus diberantas, karena dampaknya luar biasa. Perbuatan korupsi telah menggerogoti uang negara.

“Korupsi dapat menghambat laju pembangunan. Karenanya, penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajarannya yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi oleh KPK patut diapresiasi,” kata Karyono kepada g-news.id, Sabtu (27/2/2021).

Ia pun menyebutkan, bila Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka, maka menambah jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Berdasarkan catatan KPK per Agustus 2020, jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi mencapai 300 orang sejak Pilkada langsung 2005. Pada umumnya, kejahatan korupsi melibatkan pejabat negara, birokrasi pemerintah, politisi dan pelaku usaha.

“Banyaknya kasus korupsi menunjukkan celah korupsi masih terbuka lebar,” ungkap Karyono yang juga seorang Analis Sosial Politik ini.

Untuk mengatasinya, Karyono mengatakan, tidak cukup dengan membuat regulasi. Menurutnya, selain regulasi diperlukan tindakan preventif dan penindakan.

“Itupun masih belum cukup efektif jika hulunya tidak diselesaikan. Bereskan hulunya, jangan hanya hilirnya. Antara hulu dan hilir harus selaras,” tegas dia.

Karyono pun mencontohkan mengapa kepala daerah banyak terjerat kasus korupsi. Karena salah satu penyebab utamanya adalah tingginya biaya politik elektoral hingga mencapai ratusan miliar.

Tak hanya untuk kepala daerah, pasalnya hal serupa juga dialami para wakil rakyat, terutama yang terjerat kasus korupsi.

Baca Juga  Karyawan Pegadaian Tolak Pembentukan Holding

“Lantas mengapa banyak pejabat negara dan birokrasi di pemerintahan atau institusi negara yang terjerat kasus korupsi. Penyebabnya diduga ada transaksi jual beli jabatan,” tandasnya.

Sementara di luar persoalan yang menjadi sumber penyebab korupsi, lanjut Karyono, ada sejumlah masalah yang saling berkelindan, yaitu masalah mental dan budaya seperti gaya hidup mewah, keserakahan, dan sebagainya.

“Bagi sebagian masyarakat kelas menengah-bawah, masalah kesulitan ekonomi juga bisa menjadi sumber penyebab tindak kriminal seperti mencuri, merampok, mencopet, menipu dan korupsi,” tutur Karyono.

“Persoalan lain yang sering muncul adalah instrumen hukum menjadi alat politik. Hal ini juga berpotensi mengganggu agenda penegakan hokum,” sambungnya.

Karyono pun menegaskan, bahwa selama hulunya tidak diselesaikan, maka selamanya korupsi sulit diberantas.

“Jika tidak ada kebijakan yang holistik, maka KPK dan aparat penegak hukum lainnya selamanya hanya menjadi tukang tangkap koruptor,” pungkasnya. (RedG/ong)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed