oleh

Gempar Suarakan Aspirasinya, Ada Pihak Yang Berusaha Membungkam

Pemalang – Anak muda yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) dan Aliansi Masyarakat Taman Timur (AMTT) rencananya akan mengadakan unjuk rasa menyuarakan aspirasi di depan gedung DPRD dan Kantor bupati Pemalang dengan tema “Raport merah Pendopo & DPRD Pemalang”, sabtu (5/12).

Rencana aksi yang sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Pemalang akhirnya dibatalkan. Setelah perwakilan mahasiswa dan pemuda di terima oleh Kapolres dan Dandim Pemalang, dengan alasan adanya penerapan protokol kesehatan serta menjaga Pemalang tetap aman dan terkendali maka diputuskan adanya solusi yang win win solusion.

Menurut Hamu Fauzi, Koordinator lapangan mengungkapkan selain alasan corona karena adanya pihak pihak yang menginginkan agar bupati dan DPRD tidak di demo, ada beberapa organisasi massa yang didukung ratusan anggotanya telah mengamankan lokasi tersebut.

Maka atas seijin kepolisian, dia dan teman – temannya menggelar conference press bersama awak media cetak, online dan televisi di lapangan Banjardawa, Kecamatan Taman, Pemalang.

Hamu mengemukakan bahwa kegiatan ini tidak untuk mengusik ketenangan warga masyarakat Pemalang, melainkan ingin membuka fakta bahwa Pemalang saat ini sedang bermasalah terutama kinerja pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD Kabupaten Pemalang.

Ada beberapa point yang diungkapkan oleh Hamu Fauzi antara lain Pemerintah Kabupaten Pemalang sama sekali tidak mencontohkan Good Goverment, akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik tidak dicontohkan sampai saat ini, hal ini menimbulkan asumsi-asumsi bahwa pemerintah daerah kabupaten Pemalang ada niat jahat terhadap rakyat.

“Terkait dana penanganan covid 18,3 M yang bersumber dari APBD pun tidak ada kejelasan dialokasikan kemana saja, untuk tenaga medis berapa?, untuk rumah sakit-rumah di daerah berapa ? untuk pengadaan alat rapid berapa ? dll, ketidak terbukaan tersebutlah yang membuat dugaan bahwa pemerintah daerah kabupaten pemalang memiliki niat jahat terhadap rakyat terlihat semakin nyata.” katanya.

Baca Juga  Garjas, Jaga Performance Tentara

Beberapa point bagi pemerintah Kabupaten Pemalang mengenai kacaunya perencanaan dan pembangunan daerah. Buruknya pelayanan administrasi Kependudukan dipermasalahkan boleh para pemuda dan mahasiswa Pemalang juga menjadi sorotan bagi mahasiswa dan pemuda Pemalang.

Hamu Fauzi dan teman-temannya juga menyoroti kinerja DPRD dibidang pengawasan.

“Sampai detik ini kami katakan hanya “gimick” saja, hampir tidak ada pengawasan sama sekali yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja PEMDA yang juga ugal ugalan. ” kata Hamu.

Dia mencontohkan mengenai Investigasi DPRD terkait dana BPNT yang disunat, siapa pelakunya, bagaimana akhirnya …?, investigasi pun menguap tidak ada jluntrungnya, DPRD terkesan tengah pansos dan melakukan gimick politik agar dikira fungsi pengawasannya sudah dilakukannya.

“Keracunan Ikan tongkol BPNT, siapa pelakunya, apa hukumannya..? ” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, disoal pula kehadiran pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD terhadap kepentingan pemuda dan mahasiswa.

“Mereka malah membuat segregasi sosial, tradisi ningrat dari pembantu rakyat ini semakin menjadi-jadi sampai saat ini. Upaya – upaya untuk memparbaiki Indek Pembangunan Manusia (IPM) tidak pernah benar-benar dilakukan.” jelas Hamu.

Conference Press yang dilakukan oleh Gempar sangat singkat, setelah menyatakan pernyataan didepan awak media membubarkan diri dengan tertib. Selang beberapa saat puluhan orang dengan kendaraan bermotor datang untuk menanyakan keberadaan aksi yang katanya digelar di lapangan Banjardawa.

Tentunya aksi perkusi ini sangat tidak etis dan mencoreng Marwah demokrasi yaitu bebas menyampaikan pendapat. (RedG /SWE)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed