Wonogiri- Bertempat di Alun-Alun Giri Krida Bakti Kabupaten Wonogiri telah di laksanakan kegiatan upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2018 Polres Wonogiri dalam Rangka Pengamanan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Tema” Melalui Gelar Pasukan Ops Mantap Brata Candi 2018 Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Mewujudkan Kamdagri”, Rabu(19/9/18).
Hadir dalam upacara tersebut antaralain Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf M.Heri Amrrulloh, Kapolres Wonogiri AKBP Roberto Pardede, Waka polres wonogiri Kompol A.Aidil Fitri Syah, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Mohammad Istiadi, Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Dodi Budi Kelana, Ketua Panwaslu Ali Mahbub, Wakil Bupati Wonogiri Edy santosa, Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno, Sekda Wonogiri Drs Suharno, Komisioner KPU Wonogiri Bambang Tetuko ST.
Bertindak sebagai Ispektur upacaraBupati Wonogiri Joko Sutopo dan Komandan upacara dijabat Kapolsek Wonogiri AKP Surono. Pasukan upacara terdiri dari Satu Pleton Genderang / korsik, Satu pleton Perwira Polres Wonogiri, Satu Pleton Kodim 0728 Wonogiri, Satu Pleton Kanit Provost, Satu Pleton Dalmas, Satu Pleton Lalu Lintas, Satu Pleton Staf Mapolres, Satu Pleton Kanit Reskrim / Reskrim, Satu Pleton Kanit Intelkam / Intelkam, Satu Pleton Dishub, Satu Pleton Satpol PP, Satu Pleton Linmas, Satu Pleton gabungan, BPBD, PMI, Pemadam Kebakaran.
Sambutan Kapolri yang dibacakan oleh ispektur upacara Bupati Wonogiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019. Apel Gelar Pasukan ini diselenggarakan di seluruh jajaran dengan tujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan. Dengan demikian Pemilu tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai. Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara, Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI. Pemilihan Umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy), karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitan tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 yang tahapannya tengah berlangsung saat ini.
Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen/parliamentary threshold sebesar 4%, Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing – masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive. Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018â€, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri. Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas Tingkat Pusat, Tingkat Daerah, dan Tingkat Polres.
Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan Polri, TNI, dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, serta Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019. Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar, dan damai.
Jaga netralitas Polri dan TNI, serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu. Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini. Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, media, tokoh masyarakat,serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif. (RedG)
Komentar