oleh

Dirjen AHU: Implementasi BO merupakan Stranas Pencegahan Korupsi

Jakarta – Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis (6/5/2021), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka penguatan pemahaman Beneficial Ownership (BO), Pemilik Manfaat Pengguna Jasa (PMPJ) serta Perseroan Perseorangan.

Acara dengan tema “Bersinergi Kemudahan Berinvestasi menuju Kanwil DKI Jakarta PASTI WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)” itu, dilaksanakan di Bidakara Grand Pancoran Jakarta Selatan. Acara itu dihadiri stakeholder terkait yaitu Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonwsia (INI) DKI Jakarta, Pengurus Daerah INI Se-DKI Jakarta, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN), Majelis Kehormatan Wilayah Notaris (MKWN), Majelis Pengawas Daerah (MPD) INI se-DKI Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk peran aktif Kanwil DKI Jakarta dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yang merupakan salah satu rekomendasi  Financial Action Task Force (FATF). Selain itu, dalam rangka program pemulihan perekonomian nasional melalui Perseroan Perorangan yang telah di atur dalam UU Cipta Kerja.

Sebagai keynote speaker Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI  Cahyo Rahardian Muzhar mengajak semua peserta Rakor untuk sama sama menyadari, sama sama memiliki rasa tanggung jawab bagaimana Indonesia bisa keluar dari pandemi.

“Serta Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dengan cara memastikan kita memiliki iklim yang kondusif untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia” ujar Cahyo.

Ibnu Chuldun Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta (Foto: Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)
Beberapa waktu lalu, Cahyo juga mengatakan, saat ini Presiden menargetkan agar Indonesia  berada dalam peringkat lower forties, yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan usaha serta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan terus berupaya untuk mengimplementasikan kemudahan berusaha dengan standar internasional Ease of Doing Business (EoDB).
“Menyederhanakan birokrasi dan memangkas regulasi mulai dari hadirnya sistem Online Single Submission (OSS) hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah bagian dari upaya peningkatan EoDB ” katanya saat itu.
Cahyo menambahkan, selain peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha, Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga iklim investasi yang bersih dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia tetap berintegritas, salah satunya dengan memenuhi rekomendasi dan menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).
“FATF merupakan upaya dunia memerangi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional” tambahnya.
Peserta Rakor soal BO yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (Foto: Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)
Cahyo menjelaskan, saat ini Indonesia sudah berstatus sebagai Observer dan tinggal satu tahapan lagi akan masuk menjadi anggota FATF dengan melaksanakan 40 Rekomendasi sebagai bukti bahwa Indonesia adalah negara yang tidak memberikan ruang terjadinya praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme, diantaranya rekomendasi nomor 24 dan 25 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM, yaitu terkait Transparency and Beneficial Ownership (BO) of Legal Persons and Arrangements.
BO tersebut mendorong transparansi pemilik manfaat pada seluruh korporasi di Indonesia, dengan mewajibkan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dan pengungkapan BO dari suatu korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Implementasi BO juga merupakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Stranas Tindak Pidana Pencucian Uang (Stranas TPPU)” jelasnya.

Terkait acara Rakor tersebut, dalam arahannya Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta berujar, “Bersinergi dan berkolaborasi sehingga dicapai kesepahaman kesatuan pandangan antara Kanwil Kumham DKI Jakarta dengan stakeholder terkait khususnya Ikatan Notaris Indonesia DKI Jakarta menjadi keharusan dalam penyelesaian seluruh permasalahan yang dihadapi masyarakat warga DKI Jakarta serta mensukseskan program pemerintah terkait BO dan PMPJ”.

Baca Juga  Forkompimda Babel Sepakat Tangani Kasus Covid-19 Secara Cepat

Selain menghadirkan Dirjen AHU Kemenkum Ham, hadir juga nara sumber lainnya yaitu Direktur Perdata Ditjen AHU, Direktur Hukum PPATK RI, DR. Winanto Wiryomartani SH, M.Hum.

Adapun kegiatan rakor ini diikuti 125 orang peserta yang hadir secara langsung dan 159 orang yang hadir secara daring melalui aplikasi ZOOM. Kegiatan ini, juga ditayangkan  secara live streaming Youtube di channel Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Turut hadir di kegiatan ini Kurator Ahli Utama beserta jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (RedG)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed