Batam – Sejak awal Komisi IV DPRD Batam telah meminta pemerintah untuk menganggarkan dana buat Covid-19. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020 pada APBD 2021.
“Sesuai dengan Permendagri, kami sebenarnya sudah minta sama Kepala Dinas Kesehatan agar segera menganggarkan anggaran buat penanganan Covid-19,” kata Anggota Komisi IV, Aman, Sabtu (7/11/2020).
Kata Aman, dalam pembahasan APBD 2021 Pemko bersama DPRD Batam membahas tiga hal diantaranya, kesehatan, penanganan dampak ekonomi untuk memajukan dunia usaha agar tetap hidup dan penanganan jaringan pengaman sosial.
“Tiga hal itulah yang diprioritaskan dalam pembahasan APBD 2021 dengan pemko,” ujarnya.
Selama ini sambungnya, pemerintah kota Batam khususnya Dinas Kesehatan tidak pernah membahas terkait alat PCR atau laboratirium untuk penanganan Covid-19. Untuk itu, mereka akan mendorong untuk ada pengadaan alat PCR.
“Alat PCR ini anggarannya Rp5 miliaran, nanti akan ditempatkan di RSUD Embung Fatimah, karena disana sebagai rumah sakit rujukan pasien Covid-19,” ujarnya.
Kata dia, anggaran tersebut memang belum pernah dibahas saat penyusunan APBD 2021. Namun, pihaknya akan mengambil dari anggaran Dinas Kesehatan yang tidak diprioritaskan pada anggaran 2021 mendatang.
“Terpaksa kami pangkas atau ambil dari anggaran Dinkes yang tidak diprioritaskan, akan kami masukan untuk pembelian alat PCR dan alat reagen,” ujarnya.
Aman menuturkan, sebenarnya mereka sudah menganggarkan obat-obatan selama pandemi Covid-19 untuk tahun 2021 mendatang sebesar Rp2 miliar serta keperluan lainnya Rp3 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp5 miliaran.
“Kalau digabung antara alat PCR dengan obat-obatan total keseluruhannya Rp10 miliaran,” ucapnya.
Aman menampik adanya anggaran Rp300 miliaran untuk penanganan Covid-19. Menurutnya informasi tersebut tidak benar, karena mereka (dewan) tidak pernah menganggarkannya.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Komisi III, mereka juga tidak tahu katanya anggaran Covid-19 sebesar Rp300 miliar,” ucapnya. (RedG/Bayu)
Komentar