Semarang – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali sidak ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Kamis (25/6). Sidak dilakukan sesaat setelah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Jawa Tengah resmi ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Berbagai hal dicek Ganjar dengan teliti. Salah satu yang mencolok adalah, banyaknya penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) pada proses PPDB Jateng 2020.

Tercatat, ada 13.834 calon siswa yang menggunakan SKD. Dari jumlah itu, ada 1.007 calon siswa yang mencabut berkas SKD nya karena terindikasi Aspal (asli tapi palsu).

“Hari ini PPDB ditutup. Setiap hari memang saya pantau terus karena ada beberapa problem. Diantaranya SKD ini, hari ini kami temukan ada 13.834 calon siswa yang mendaftar pakai SKD. 1.007 diantaranya dia beralih, itu ada indikasi kemungkinan palsu,” kata Ganjar.

Banyaknya SKD tersebut membuat Ganjar terkejut. Ia meminta seluruh petugas untuk ketat dalam proses verifikasi dan validasi data.

“Soalnya saya kemarin sudah menemukan, saya telpon langsung orangnya dan mengakui bahwa itu salah. Maka saya minta, seluruh SKD itu dicek kebenarannya di lapangan,” tegasnya.

Mengecek moralitas ini lanjut dia memang tidak mudah. Selama proses PPDB berlangsung, banyak orang yang mencoba menekan dirinya hingga Wakil Gubernur Jateng.

“Tekanan luar biasa, sampai pak Wagub namanya dicatut. Alhamdulillah pak Wagub langsung mengklarifikasi. Maka kami mohon maaf, kalau yang selama ini nitip, marah-marah karena kami tidak bisa membantu, ini semata karena sistem yang memang terbuka dan publik bisa melihat pergerakannya,” tegasnya.

Setelah penutupan ini, nantinya pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memerintahkan cabang dinas dan kepala sekolah untuk verifikasi. Ia mengingatkan seluruh Kepala Sekolah tidak main-main dalam proses itu.

“Sampai hari ini checkingnya sudah ketat, dari Dinas ngecek dan sistemnya bagus. Nanti selebihnya mereka yang di sekolah untuk mengecek ulang. Saya ingatkan, kepala sekolah tidak boleh ada yang main-main. Kalau diketahui ada yang bermasalah, langsung coret,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Jumeri mengatakan, setelah penutupan maka pihaknya akan menggelar koordinasi dengan cabang dinas dan kepala sekolah. Tahapan selanjutnya adalah verifikasi fisik pada 1 hingga 8 Juli.

“Karena saat verifikasi ini siswa atau orang tua siswa harus hadir membawa bukti fisik, maka kami akan atur agar tetap menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak, pembagian jadwal dan berbagai kebutuhan lainnya akan kami siapkan,” kata dia.

Jumeri menegaskan, apabila pada saat verifikasi data itu ditemukan ketidakbenaran, maka calon siswa akan dicoret. Ia meminta masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan.

“Kami minta masyarakat membantu melaporkan apabila ada indikasi kecurangan. Pasti kami cek, dan kalau terbukti benar curang, langsung kami coret,” pungkasnya.(sumber PDI Perjuangan)

Tinggalkan Komentar