Penulis : UNTUNG BUDIARSO (Sekertaris Dewan Pembina DPP LINDU AJI)
Pemalang – Ada dua tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang termasuk semua masyarakat di Kabupaten Pemalang yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah serta Kemiskinan yang mengalami kenaikan.
Tantangan terbesar Pemerintah Kabupaten Pemalang di tahun 2023 nanti masih berkutat pada Indeks Pembangunan manusia yang masih rendah. IPM menjadi instrumen penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia atau masyarakat atau penduduk. IPM menjadi penentu level Pembangunan suatu wilayah, jika IPM rendah maka daerah tersebut sudah dipastikan kualitas hidup manusianya rendah.
Kabupaten Pemalang sampai tahun 2022 masih menduduki peringkat 34 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah
Secara umum tahun 2022 ada tiga dimensi dasar dalam penghitungan IPM yaitu umur Panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan standar hidup layak. Setiap tahunnya ada peningkatan yaitu naik 0,7 point dari tahun 2021. Adanya kenaikan ini dapat diartikan tidak ada kenaikan yang signifikan karena masih berada pada urutan 34 dari 35 Kab/Kota di Jateng.
Tentunya hal ini menjadi Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang pada umumnya.
Sementara pada masalah lain, masalah kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih sangat tinggi tercatat berdasarkan data BPS tahun 2022 ada 195,94 ribu jiwa yang miskin atau sekitar 15,06% masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Lantas bagaimana jika angka kemiskinan tiap tahun nya bertambah…?
Maka kerja keras Pemkab Pemalang beserta jajarannya perlu lebih fokus lagi dengan berbagai macam inovasi yang mampu menekan angka kemiskinan, semua potensi SDM yang memadai perlu diajak kerjasama untuk mencari formula yang tepat, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda dan Para akademisi serta awak media perlu digandeng guna membantu pemkab Pemalang dalam merumuskan kebijakan Strategis dalam mengatasi Masalah kemiskinan dan Rendahnya IPM. (*)
Komentar