Oleh : Robinson Togap Siagian

(Ketua Umum Yayasan LBH Pers Indonesia – Yayasan Kampus Digital Pancasila- Ketua Relawan Bhineka Tunggal Ika Kota Depok TK Jokowi Maaruf.)

Jakarta – Sudah 74 Tahun Pancasila tepatnya dirayakan 1 Juni , setiap tahun dirayakan. Ideologi rakyat Indonesia itu secara konstitusional usianya sudah boleh dikatakan tua, lansia, mantap, arif, tiada lagi menghadapi gelombang persoalan bangsa.

 

Seharusnya bangsa Indonesia yang diberikan limpahan anugrah Allah kekayaan alam,di 17 000 pulau dari Sabang sampai Mauruke, masyarakat yang 260 juta kurang lebih itu sudah tinggal menikmati keadilan kesejahteraan kayak rakyat Jepang dan Korea Selatan makmur adil, walaupun sumber dayanya terbatas.

Namun entah mengapa, paham Pancasila sebagai pemersatu, perekat bangsa yang terbukyi telah tahan uji mengusir bangsa penjajah imperialis, memusnakan beberapa pemberontakan; Negara Komunis Madiun, Negara Khilafah Islam ( DI) , PRRI/ Permesta, G30/ PKI, serta seperatis RMS , GAM .

Tapi Negara Republik Indonesia tidak pernah jedah menghadapi persoalan, pergolakan bangsa, terus menerus dirongrong dari masa ke masa. Mereka berusaha merongrong wibawa negara, berupaya menggantikan paham Pancasila dengan ideologi negara agama. Bahkan negara persemakmuran khilafah.

Mereka tidak mau belajar, bahwa panduan hidup bangsa Indonesia adalah anugrah Allah pencipta alam semesta. Ada suatu keyakinan kuat bahwa Negara Republik Indonesia sakti mandraguna.

Dengan ideologi Pancasila sungguh sakral karena diyakini pemberian dan rahmat Tuhan Allah sebagai benteng, rumah bersama rakyat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Rakyat berkeyakinan teguh siapa berani mengantikannya akan mendapat kutukan, hukuman dari Tuhan Allah.

Namun masih ada upaya niat segolongan organisasi transagama aliran yang terlarang di tempat asalnya, yang rakus kekuasaan ingin menggulingkan penguasa pilihan rakyat, sekaligus berniat menghilangkan paham Pancasila yang agung,namun keburu dibubarkan negara.

Walaupun sudah jadi ormas terlarang tapi tetap berusaha menunggangi berbagai pergolakan, pada kasus Ahok Pilkada Jakarta, bahkan puncaknya peristiwa ancaman instablitas keamanan negara pada peristiwa kerusuhan paska pengumuman pemenang Pemilihan Presiden RI pada 21-22 Mei 2019.

Penegasan Joko Widodo Presiden RI Pancasila dalam pidato kenegaraan pada Hari Pancasila yang lalu menyatakan ulang kembali bahwa Pancasila sebagai benteng, rumah kebangsaan .

Pidato kebangsaan disampaikan pada perayaan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni di Jakarta mengandung peringatan kepada semua musuh negara, jangan coba berani merongrong wibawa Negara Republik Indonesia, mengganti paham Pancasila pemersatu , terutama panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebenarnya, Ideologi Pancasila pernah menata negara , pemerintahan, rakyat dalam waktu panjang, selama 32 Tahun masa pemerintahan militer Orde Baru banyak hasil dirasakan rakyat.

Dalam masa waktu panjang itu, tiada kelompok apapun berani muncul ,berniat menghapus Pancasila sebagai paham kehidupan seluruh warga, penduduk Indonesia.

Kelompok Jemah Islamiah (JI) yang dimotori Sungkar dan Abu Bakar Basyir Imam ISIS Asia Tenggara terpenjara, berani menolak , melawan kebijakan negara pembelakuan azas tunggal Pancasila, terpaksa, terbirit birit melarikan diri, bersembunyi di luar negeri sampai muncul era reformasi.

Sayangnya walaupun Pancasila diterima sebagai dasar partai politik, ormas dan perusahaan, tapi Soeharto Jenderal Besar Bintang Lima Soeharto (Alm) Presiden RI tidak pernah merayakan Hari Kelahiran Pancasila 1 Juni.

Dia hanya mengeluarkan keputusan negara, peristiwa kemenangan penumpasan pemberontakan G30 S PKI, 1 Oktober dijadikan Hari Kesaktian Pancasila, sekaligus momen memperingati, mengenang jenderal jenderal martir Angkatan Darat, kelak disebut Pahlawan Revolusi.

Barulah dalam era kepeminpinan pertama Joko Widodo Presiden RI menetapkan 1 Juni Hari Kelahiran PANCASILA, (HARI PANCASILA) , meski menghadapi berbagai gerakan penolakan, perlawanan dari ormas orpol transagama, terutama Partai Politik PKS, Habib Rizieq Shihab Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Islam Garis Keras, Radikal Teroris.

Lucunya, saat Megawati Taufik putri Soekarno menjabat Presiden RI tidak berani menetapkan Hari Lahir Pancasila, serta menjabar praktek ekonomi kerakyatan berbasiskan Pancasila, malah sebaliknya blunder menjauhkan wong cilik menyuburkan paham kapitalisme liberal, beraninya menjual harta negara diantaranya Perusahaan Indosat, Tangker Pertamina dengan alasan Indonesia mengalami guncangan ekonomi, resesi.

Yang paling memprihatinkan, era kepeminpinan SBY dalam masa panjang, boleh dikatakan Pancasila masuk kotak, karena Koalisi SBY Parpol Oligarki Demokrat, berkolusi dengan parpol agama PKS dan PAN .

Dia mengeluarkan kebijakan , memberikan kebebasan berserikat, membiarkan organisasi transagama, partai politik, ormas, LSM, perusahaan , perorangan bebas menjalankan platform, tujuan, target politik.

Momentum inilah dimanfaatkan gerakan organisasi agama wahabi garis keras, bahkan gerakan khilafah model Hitzbut tahir, Ikwanul Muslim dan sejenis berkifrah tampa pengawasan.

Organisasi organisasi Jihad, Radikal Teroris bertumbuh subur, walau di beberapa negara organisasi transagama itu telah terlarang.

Namun SBY disebut Bapak Ormas Transagama tidak pernah mengambil tidak represif seperti yang dilakukan Jokowi Presiden RI terhadap HTI, seriusnya ada pembiaran, bahkan bersinerji dengan visi misi tujuan politik tertentu.

Robinson Togap Siagian Mantan Salah Satu Ketua DPP Mahasiswa Pancasila (Mapancas) oraganisasi sayap IPKI yang didirikan Jenderal AH Nadution, alumni BP 7 Pusat, mantan Redaktur Pelaksana Majalah Ekaprasetya Pancakarsa, mantan pegawai BP 7 Jakarta risau selama rezim SBY

Robinson Togap Siagian putra Batak Aceh NAD aktivis kampus Sekolah Tinggi Publistik (STP), wartawan Senior Anggota PWI yang pernah ikut peristiwa Malari selaku salah satu pelaku sejarah pers reformasi yang turut mendampingi mahasiswa tumbangkan rezim militer tiran Soeharto bingung melihat kiprah SBY terutama turut bermain pada kasus Ahok.

Makanya kebijakan SBY Presiden RI memberikan angin segar bangkitnya kekuatan Islam garis keras, mereka bertumbuh pesatnya, baik parpol ormas agama, bahkan secara terbuka mereka mendirikan sayap, terutama mahasiswa, pemuda dan filantropi.

Puncaknya, gerakan islamisasi tidak terbendung di segala bidang , dari memberlakukan penerapan ekonomi syariah, juga penempatan jenderal hijau yang kemudian berhasil menjadi militer polisi, dan aparatur sipil ijo royo royo, jilbasisasi, arabisasi seluruh tempat ibadah muncul penomena ustadz, politikus, jenderal poligami.

Yang paling parah sejak SBY berkuasa, para aktivis tidak saja berhasil menggarap militer polisi serta pegawai negeri sipil, bahkan menyusup jauh menguasai BUMN, BUMD, kampus kampus negeri. Mereka menggarap pejabat, mahasiswa dan sumber filantrofi, menguasai tempat ibadah.

Ideolog-ideolog politikus ormas transagama menurut hasil penelitian Setara Institut membuat dalil dalil perjuangan berbasiskan kitab SUCI, perilaku nabi, menanamkan ajaran paham Pancasila, Liberal adalah paham toqut, kafir, nazis harus dimusnakan , bebas dirampok, dikorupsi, dijarah.

Gerakan mereka terbuka dengan mediamassa luas cetak bulletin, majalah tabloid, surat kabar agama beroplah besar, radio, tv streaming berbasis media sosial (medsos) facebook, youtube, istragram washap, twitter , dan mediamassa onlain lainnya.

Mereka bercita mendirikan negara agama, khususnya persemakmuran khilafah model Kerajaan Usmania Turki.
Jaringan kerja mereka cukup rapi saling terintegrasi, pembagian tugas yang jelas bergerak menggarap aparatur sipil, polisi militer, perusahaan swasta, buruh , intelijen, punya pasukan terlatih dengan sumber pendaan resmi dan tertutup.

Diperkirakan baik organisasi politik, organisasi sayap, serta berbagai bentuk aneka perusahaan telah memiliki puluhan ribu kader militan, dan sembilan juta jemah fanatik, diantaranya lebih disebut jemah 212.

Basis mereka yang paling kuat di Jabotabek, Jabar, Aceh, Banten, Pesisir Pantai Sumatera Utara , Sumatera Selatan Bengkulu Lampung dan NTB.

Maka paska Pengumuman KPU, serentak seluruh basis Prabowo di Aceh NAD , Sumatera Barat, Riau begitu mendengar jagoan mereka kalah , langsung mengadakan gerakan perlawanan , diantaranya gerakan people power yang dihasut oleh politikus gaek Amin Rais.

Bahkan lebih berani lagi dari situ beberapa timses Prabowo kader Gerindra model mantan Panglima GAM menyatakan refrendum Aceh.

Kader Gerinda Sumbar mencanangkan mendirikan Negara Andalas Raya Model PRRI/ Permesta, benih benih pemborontakan, kalau tidak diberantas sungguh berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia, juga aktor aktor kerusuhan Mei 2019.

Maka sudah tepatlah kebijakan Joko Widodo Presiden RI jauh hari sebelum Pemilu Pilpres 2019 telah mencanangkan memindahkan pusat administrasi pemerintahan ke luar Pulau Jawa.

Tujuannya selain penciptakan pemerataan pembangunan , pertumbuhan ekonomi, juga solusi mengatasi ledakan penduduk Jakarta dengan segala implikasinya kemacetan , keamanan nasional.

Juga lebih peting adalah pembudayaan ideologi Pancasila sebagai pengamalan pembangun untuk menciptakan rakyat adil dan makmur.

Kebijakaan lain yang harus ditegakkan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia memberlakukan secara tegas hukum negara nasional, agama dan adat kepada penjahat.

Pelanggar hukum, penjahat politik, penghianat, terutama diterapkan hukum mati bagi koruptor, bandar narkoba, potong tangan untuk pelaku pencuri. Gantung pengemplamg pajak, bea dan kredit bank, pencuci uang mengadakan penelitian khusus (litsus) aparatur sipil negara militer polisi, BUMN, BUMD, kampus dll.

Soekarno Presiden RI Pertama, Bapak Proklamator RI tegas mengatakan tiada jalan lain menyelamatkan Republik Indonesia kecuali Ideologi Pancasila, adalah paham rahmat untuk seluruh alam, membangun rakyat Indonesia di atas dasar lain pasti bubar, tinggallah Pulau Jawa yang sumpek dengan segala persoalannya.

Kesimpulan tulisan ini, sudah tepatlah pernyataan Joko Widodo Presiden RI Bapak Rakyat Pemenang Pemilu 2019 yang menegaskan Pancasila, benteng tempat bangsa Indonesia hidup bersama.

Di rumah Republik Indonedia, rakyat saling berkasih sayang, tolong menolong, saling bertukar pikiran di dalam perbedaan seperti yang dilakukan figur GUS DUR Bapak Rakyat plural.

Rakyat dapat bermusyuwarah bebas berserikat memberikan pandangan di manapun berada, dengan semangat mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan, kenyaman, keamanan dan kedamaian rakyat dalam bingkai Pancasila hidup rukun sesama saudara sebangsa se tanah air. (RedG)

 

 

Tinggalkan Komentar