Pemalang – Komponen masyarakat Pemalang yang bergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemalang Raya
(AMPERA), besok Kamis (17/6) mengajukan audiensi dengan Kapolres Pemalang berkaitan dengan kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Pemalang dan Ketua salah satu partai di Pemalang
AMPERA didukung oleh Puskapik, Laskar Patih Sampun dan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI). Dalam audiensi yang akan dilakukan besok ada beberapa points yang akan disampaikan oleh Ampera dukungan dan support atas penanganan kasus dugaan Pungutan Liar Program BPNT Pemalang yang diduga melibatkan Oknum Anggota DPRD Pemalang dan salahsatu Ketua Parpol di Pemalang. Mempertanyakan tindak lanjut dari penangan kasus tersebut dan hasil penyelidikan serta pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang terkait dalam kasus dugaan Pungutan Liar Program BPNT Pemalang. Serta harapan transparansi kepada public terhadap penanganan kasus dugaan Pungutan Liar Program BPNT Pemalang.
Dikemukakan oleh Direktur Puskapik Heru Kundhimiarso, bahwa AMPERA maupun komponen masyarakat Pemalang lainnya mendukung dan mendorong aparat penegak hukum untuk secepatnya menyelesaikan kasus tersebut.
“Kami mengpresiasi langkah kepolisian dalam mengusut dan melakukan penanganan kasus dugaan pungli BPNT yang melibatkan Oknum anggota DPRD dan atau petinggi partai. Serta emberikan dukungan agar polisi tidak goyah adanya intervensi dari pihak manapun, terutama dari kalangan politisi,” ungkap Kundi ketika dihubungi via seluler, Rabu sore (16/6).
Tentunya tidak hanya AMPERA saja yang meminta keseriusan dan transparansi mengenai kasus ini. Dan bila nanti ditemukan alat bukti tindak pidana maka Ampera mendorong aparat penegak hukum segera menangkap oknum tersebut.
“Kami meminta transparansi penanganannya dan jika ditemukan unsur pidana dengan bukti-bukti yang ada, segera menangkap oknum yang terlibat,” kata Kundi mewakili AMPERA. (RedG/SWE)
Komentar