Pemalang – Diunggahan media sosial facebook, Kamis malam (15/9/2022) Heru Kundhimiarso salah satu koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) menuliskan :
“Setelah ADIpati yang lebih berkuasa dari Agung sewaktu masih jadi Bupati, sekarang muncul lagi oknum politisi – anggota DPRD dari partai pengusung yang sok berkuasa mengatur segala lini. Sampai proyek pun diaturnya melebihi kewenangan kepala dinas hingga Plt Bupati sendiri.
Soal ini dibenarkan saat saya mencoba mengkonfirmasi ke pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Bahkan daftar ploting siapa saja yang mendapatkan proyek penunjukan langsung (PL) pun sudah disodorkan oleh oknum ini. Saya punya datanya detail. Dan melalui telepon, saya sampaikan langsung temuan ini ke Plt Bupati.
Jika tak segera diantisipasi, pemerintahan Mansyur sampai 2024 ke depan jelas tak bisa diharapkan. Perilaku kotor dan korup dipastikan masih akan terus terjadi. Yang berubah cuma pelakunya. 11-12 alias podo bae! Ya weslaaah #2024GantiRezim
Heran, sudah pada ditangkap KPK kok gak ada takutnya. Merasa kebal hukum kah? #seriusnanya”
Dalam unggahan tersebut menyoal dugaan pengaturan dan jual beli proyek khususnya penunjukan langsung oleh salah satu oknum politisi di Kabupaten Pemalang.
Sengkarut dugaan pengaturan dan jual beli proyek khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemalang Perubahan 2022 ini.
Beredar pula dibeberapa grub whatsapp foto selebaran mengenai plotting pengerjaan proyek tersebut. Plotting siapa saja rekanan dan orang-orang tertentu yang disebut mendapatkan alokasi proyek itu. Tak tanggung-tanggung, sejumlah institusi bahkan dicatut namanya dalam data yang beredar. Dalam menekan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang oknum tersebut juga mencatut nama Plt. Bupati Pemalang.
Oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang, FH, disebut-sebut menjadi aktor pengobral proyek penunjukan langsung (PL) bernilai miliaran rupiah ini.
Menurut sejumlah sumber di kalangan rekanan, proyek dengan nilai rata-rata per-paket Rp 200 juta itu dibanderol fee 10-12 persen. Beberapa rekanan bahkan mengaku sudah menyetorkan duit fee untuk pengkondisian proyek tersebut.
Terkait persoalan ini, Aktivis AMPERA, Andi Rustono, mendesak agar KPK, Kepolisian atau Kejaksaan untuk mengusut dugaan korupsi jual beli proyek tersebut. Apalagi, nama sejumlah institusi bahkan sudah dicatut.
“Ini tidak bisa terus dibiarkan. Modus kotor seperti ini sudah berlangsung lama, dan ini masih saja terjadi bahkan jauh lebih parah dan terang-terangan,†ujarnya, Jum’at (16/9/2022).
APH kata Andi, seharusnya sudah bisa mengambil langkah hukum tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. “Panggil dan periksa semua pihak yang terlibat. Siapapun pelakunya, apapun jabatannya, harus ditangkap,†tegasnya.
Ikut campurnya pihak luar yang mengkondisikan proyek itu dibenarkan Kepala Bidang Bina Marga DPU-TR Pemalang, Abdul Muiz. Hanya saja, Abdul Muiz tidak menyebut siapa aktor yang bermain mengkondisikannya.
“Data itu bukan dari kami (DPU-TR), tapi ya dikembalikan lagi sih. Tapi data itu belum fix. Masih ada perubahan kok.†ungkapnya.
“Ya ini pelajaran buat kami, lain kali jangan sampai menyebar kalau belum fix.†imbuh Abdul Muiz.
Saat dikonfirmasi via telepon, FH membantah dirinya menjadi dalang jual beli proyek penunjukan langsung APBD Pemalang dan menyodorkan plotting proyek penunjukan langsung kepada DPU-TR Pemalang.
“Itu isu liar yang hari ini kami juga akan konfirmasi ke DPU-TR.†jelasnya.
FH mengatakan, dirinya dari Komisi B DPRD Pemalang hanya berwenang membahas anggaran dan menetapkan Perubahan APBD Pemalang. Soal plotting proyek penunjukan langsung, kata FH, itu merupakan kewenangan teknis DPU-TR Pemalang.
“Ketika DPU-TR itu menerima data, berarti saya sampaikan, DPU-TR ini sejauh mana terhadap isu penanganan jalan. Ketika DPU-TR menerima data ya sah-sah saja.†ungkapnya.
“Keterkaitan selebaran data plotting proyek, kami mengembalikan kepada DPU-TR untuk menyesuaikan dengan kewenangannya. Sekali lagi, kami tidak tahu menahu terhadap selebaran yang beredar.†tandasnya.(RedG)
Komentar