oleh

Bencana, Kepala Daerah Tanpa Kapabilitas

OPINI

Oleh : Diryo Suparto (Dosen Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pancasakti Tegal)

Pemalang – Menarik  dalam membahas pemimpin dan kepemimpinan terutama dalam posisi kepala daerah. Dalam kepemimpinan akan selalu melibatkan banyak orang dan disitu akan ada pemimpin dan tentunya pengikut.  Sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan bawahannya atau yang dipimpinnya, seorang pemimpin harus mampu menjadi agen perubahan dan dapat memberikan pengaruh kepada bawahannya atau yang dipimpinnya, sehingga bawahannya atau yang dipimpinnya dapat menyelesaikan tugas masing-masing atau dalam mewujudkan tujuan yang sudah di tetapkan.

Pemerintah sebagai penggerak pembangunan dituntut upayanya untuk mampu menggerakkan masyarakat pada kemandirian dan menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan pelayanan umum yang sebaik-baik dan maksimal. Konsekuensi, harus ada  kemampuan manajerial seorang pemimpin pada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem manajemen pemerintahan yang berguna dan berhasil guna. Tuntutan adanya pemimpin pemerintah yang berkemampuan handal, bermoral tinggi, setia dan berdedikasi dalam memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki, ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya dalam organisasi pemerintahan tentunya kepala daerah akan menghadapi berbagai macam permasalahan, kendala, rintangan dan hambatan yang kompleks dalam menajalankan roda pemerintahan menuju Visi yang akan dicapainya.

Tentunya kepala daerah harus mampu menguasai kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan sosial.  Kepemimpinan organisasi timbul karena yang bersangkutan menjadi organisasi pimpinan unit organisasi dengan pengikut sebagai bawahan yang patuh dengan berbagai ikatan norma-norma organisasi formal. Dimensi administratif pada kepemimpinan organisasi lebih dominan dari dimensi sosial atau politik serta biasanya dapat menggunakan fasilitas manajerial seperti kewenangan, dana, personil, logistik dan sebagainya. Sedangkan jiwa timbul karena kepemimpinan karena kapasitas dan kualitas mampu menggerakkan bawahannya, dimana dimensi sosial dan politik lebih dominan dari dimensi administratifnya.

Dalam pimpinan pemerintahan daerah seharusnya mempunyai kedua bentuk dari kepemimpinan tersebut dengan melihat pertimbangan-pertimbangan untuk memilihannya yaitu Kapabilitas, Akseptabilitas dan ketidakmampuan. Secara singkat Kapabilitas adalah gambaran tentang kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (track record) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini. Pemimpin yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses perjalanan yang panjang. Selain pertimbangan Kapabilitas, pertimbangan lain adalah Akseptabilitas yaitu gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap pemimpin. Semakin banyak pengikut yang menerima dengan baik kehadirannya maka semakin besar peluang yang dianggap sebagai pemimpin. Pengaruh lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah ketidakmampuan yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah pada level tersebut dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya atau dari pihak pengikutnya.

Baca Juga  Forum CSR Kabupaten/Kota, Penting atau Tidak

 

Pemimpin hasil Pilkada

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diyakini sebagian orang merupakan pemilihan yang demokratis, akan menghasilkan pemimpin yang didukung oleh rakyat sehingga akan memudahkan dalam mewujudkan apa yang menjadi Visi bersama dalam mencapai tataran masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur disemua lapisan masyarakat.

Dalam mengusung calon kepala daerah, penyelenggara pemilu memberikan opsi bakal calon kepala daerah dapat mendaftar melalui partai politik dan atau gabungan partai politik atau  jalur independen.

Dari manapun bakal calon itu diusung, dalam pertarungan di pilkada tentunya idealnya merupakan pertarungan konsepsi dan idea, bukan malah terjebak dalam pertarungan suku, agama, ras dan kekuatan finasial.

Dari pertarungan konsepsi kemungkinan masyarakat dapat melihat integritas, kapabilitas dan otoritas calon yang disodorkan oleh partai politik. Yakni integritas sebagai karakter dan perilaku etis yang bersifat moral dan personal.

Integritas sebagai cermin dari satunya pikiran, perkataan dan perbuatan, keteguhan dalam menjalankan komitmen dan konsisten menjalankan prinsip-prinsip kebenaran universal serta keberanian untuk memikul tanggung jawab.

Akan tetapi kenyataan dilapangan, banyak bakal calon kepala daerah yang diusung oleh Partai dan atau gabungan partai, kurang memperhatikan kualitas, kapabilitas dari calon tersebut.

Proses rekrutmen calon kepala daerah dalam Pilkada seharusnya adalah ruang terbesar dari tanggung jawab tugas dan fungsi partai politik. Sehingga penentuan kredibilitas, kapabilitas dan kualitas calon kepala daerah sangat tergantung pada komitmen yang dimiliki oleh partai politik.

Partai politik pengusung setidaknya memprasyaratkan tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan calon, yakni popularitas, elektabilitas dan kapabilitas.

Ketiga faktor yang sering diklaim partai politik sebagai penentu dalam memberikan dukungan, jika konsekuen tentunya faktor tingkat pengenalan pemilih atau popularitas calon adalah yang utama menjadi penentu siap calon yang akan diusung. Faktor popularitas yang tentunya akan dilanjutkan dengan tingkat elektabilitas, yang tidak akan mungkin dibangun dalam satu atau dua bulan, karena sesungguhnya butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadikan seorang calon elektabel di mata masyarakat.

Baca Juga  Catatan Kritis Penegakan Hukum di Indonesia Selama Tahun 2020

 

Selain popularitas dan elektabilitas, faktor utama yang sering disebutkan, namun paling sering diabaikan adalah kapabilitas. Di sinilah sering terjadi kekaburan makna dalam penentuan calon kepala daerah. Karena seharusnya kapabilitas berwujud dalam karya nyata atau prestasi yang ada.

Kapabilitas sangat berhubungan dengan rekam jejak pengalaman kemasyarakatan, politik, dan karya nyata dalam memperjuangankan konsepsi pemikirannya. Tanpa rekam jejak dan karya nyata yang jelas, akan sangat sulit untuk mengukur kapabilitas seorang calon kepala daerah.

Karena fakta yang sering terjadi adalah proses perekrutan calon justru sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu channels atau kedekatan dengan pimpinan partai politik. Jaringan, atau jalur untuk mempengaruhi mekanisme yang berjalan dalam partai politik dan yang terakhir adalah kredit.

Kredit yang dimaksud adalah kemampuan calon secara finansial dalam mengarungi kontestasi Pilkada, kontestasi yang sangat membutuhkan kesiapan biaya untuk membiayai survei, kampanye, dan operasional timses yang besarnya luar biasa.

Jika melihat gambaran situasi yang telah menjadi tradisi dalam setiap hajatan Pemilu dan Pilkada, maka impian untuk melahirkan pemimpin yang memiliki konsepsi ke depan menjadi sesuatu yang sangat sulit.

Lantas bagaimana yang akan terjadi bila kepala daerah yang diusung partai dan atau gabungan partai yang hanya mengandalkan Kredit ini menang dalam pertarungan perebutan kursi kepala daerah.

Tentunya, pemimpin yang lahir dari kredit ini tanpa didukung kapabilitas yang memadai merupakan suatu kecelakaan sejarah bagi para pemilihnya, dan tentunya secara luas akan merugikan masyarakat secara umum.

Pemimpin tanpa kapabilitas yang memadai bagaikan dirigen yang tidak mampu meramu symphoni yang apik, tidak mampu menghasilkan lagu  dengan irama kebersamaan dan keberagaman yang menarik. (RedG/*)

 

 

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed