PEKALONGAN – Memperingati Hari Buruh Internasional tahun 2018 di kota Pekalongan digunakan sebagai tempat menyuarakan aspirasi beberapa kelompok pekerja maupun mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pekalongan Menggugat, Selasa (01/05).
Dengan titik kegiatan di monumen juang Pekalongan Kota, kegiatan dimulai sekitar pukul 10.15 wib berangkat berjalan kaki dari lapangan Mataram kota Pekalongan, diikuti sekitar 85 orang perwaklian dari Komunitas Kesatuan Perjuangan Organisasi pemuda (KPOP), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia(FPBI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) yang terlihat pada bendera yang mereka bawa.
Dalam orasinya mereka menyinggung masalah sejarah perjuangan masyarakat Indonesia yang selalu dihisap dan dicabut harkat modal, penguasa dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya martabatnya oleh pemilik belum pernah mencapai puncak kemenangannya. Sehingga penindasan oleh sistem Kapitalisme dan neoliberalisme masih di rasakan oleh masyarakat indonesia di era sekarang.
Muncunyal UU ormas yang membatasi hak demokrasi, UU SJSN yang dikenal BPJS yang mengambil hak jaminan sosial dan kesehatan rakyat demi menutupi hutang luar negeri, juga menjadi isu hangat dalam orasi tersebut, ditambah pada sektor pendidikan ada UU Dikti, yang secara langsung akan dibebankan kepada rakyat. Pendidikan sudah dijadikan ladang agar bisa merauk keuntungan sebesar-besarnya, kemudian negara secara terang-terangan melepas tanggung jawabnya dan bertolak belakang dengan apa yang di amanatkan UU bahwa pendidikan adalah hak seluruh rakyat yang mencerdaskan anak bangsa.
Dalam orasi tersebut, Aliansi Pekalongan Menggugat juga memgajak masyarakat untuk memperjuangkan upah layak nasional, Nasionalisasi Aset-Aset Strategis Negara, Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis untuk seluruh rakyat, Jaminan Sosial untuk Seluruh Rakyat tanpa Syarat, Memberhentikan Eksploitasi Alam, Stop Perampasan Tanah Rakyat, Reformasi Agraria, Memberhentikan Represifitas Gerakan rakyat, Tanah, Modal, Teknologi dan Pengetahuan untuk Rakyat, Kebebasan berekspresi Teknologi dan pembangunan untuk rakyat. (nfp/red)