oleh

Aksi Unjuk Rasa Tuntut Bupati Segera Tangani Kasus Dugaan Korupsi Masal Bansos PKH Dan BPNT Seluruh Desa di Pemalang

Pemalang- Aliansi Kesetia Kawanan Sosial menggelar aksi unjuk rasa hari ini di depan Kantor Bupati Pemalang. Mereka menuntut Bupati segera mengambil tindakan serius dalam menangani kasus dugaan korupsi masal yang terjadi dalam program Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di seluruh desa di Kabupaten Pemalang. Rabu(8/11/2023).

Ratusan demonstran yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, berkumpul dengan spanduk dan poster yang meminta keadilan dan transparansi. Mereka mengangkat yel-yel tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Menurut pernyataan yang diberikan oleh Andy Rahmat ketua (Aliansi Kesetia Kawanan Sosial), mereka telah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat pemerintah dalam pendistribusian dana Bansos PKH dan BPNT di desa pesantren dan desa mojo.

Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan damai, dan pihak kepolisian telah melakukan pengamanan untuk memastikan situasi tetap aman dan tertib. Setelah masyarakat melakukan orasi di depan pendopo kabupaten Pemalang, dari pihak aksi di panggil untuk audiensi dengan bupati Pemalang,

Dari hasil diskusi tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menerima tuntutan dari Aliansi Kesetia Kawanan Sosial dan mansur menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dalam investigasi terhadap dugaan korupsi tersebut.

Di tanya wartawan apakah puas dengan pernyataan bupati, “bukan soal puas atau tidak, ini kita lihat hasilnya prosesnya verfaknya di jalankan, dan harus ada timeline nya, bukan cuma dua desa terus kemudian sudah gitu aja ya enggak, tapi kita butuh seluruh desa dan kelurahan di kabupaten pemalang, preventifnya juga tadi kita minta semua TKSK pendamping di kumpulkan bahkan tadi pak Kapolres bilang mau sampai ke perangkat desanya juga” kata Andy Rahmat.

Baca Juga  10 Kasus Narkoba Bulan Agustus di Polda Jambi

Mansur Hidayat (Bupati Pemalang), kemudian menemui masyarakat di pendopo, di hadapan masyarakat yang melakukan aksi, menyatakan kesiapannya untuk meninjau ulang implementasi program-program tersebut dan berjanji akan menindak tegas jika ditemukan bukti pelanggaran hukum.

“Percayakan saja kepada perwakilan panjenengan, tadi kita sudah diskusi dan segera akan turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi faktual, di dampingi pak polisi juga nanti, dan dalam waktu dekat kita akan panggil TKSK dan pendamping PKH” ucap Mansur.

Aliansi Kesetia Kawanan Sosial berencana untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan akan terus memperjuangkan hak-hak warga masyarakat terkait dengan program Bansos PKH dan BPNT.

Lidin Cho

Komentar

Tinggalkan Komentar

3 komentar

  1. Kalau di sini Kec.Warunggunung di Lebak-banten yang ngasih barkotny RW,kalau cairnya di atas 1 juta dipotong 200 ribu apakah iya gitu dipotong segitu katanya seikhlas hati kita,, tentunya kalau dapet juga dihatiin inih ja dulu dulu aja dikasih 50 seikhlas hati, hadeh, katanya kalau bocor dicabut kepesertaan pkhny hdehbagaimana inih mending jangan diadakan program beginian deh selain bikin iri yang tidak menang bantuan tentunya akan menimbulkan kekeliruan dalam melayani HAK ASASI MANUSIA…