Jakarta – Mantan Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala mempertanyakan langkah rumah tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memberikan vaksinasi Covid-19 kepada sekitar 35 tahanan KPK di rutan Salemba, Jakarta.
Padahal, belum ada instruksi dari pemerintah untuk pemberian vaksinasi kepada tahanan lembaga pemasyarkatan. Untuk itu, Adrianus mendesak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memanggil pengelola Cabang Rutan KPK yang telah memberi vaksinasi bagi penghuni rutan tersebut.
“Pemanggilan dilakukan dalam rangka mengetahui bagaimana mungkin sekitar 35 tahanan KPK memperoleh vaksinasi padahal Pemerintah sendiri belum memiliki rencana memberikan vaksin bagi 20 ribuan tahanan + 250 ribuan WBP,†kata Adrianus dalam keterangan persnya yang diterima g-news.id di Jakarta, Sabtu (27/2/2021).
Adrianus juga mempertanyakan nasib tahanan lain jika pemerintah bermaksud mencegah penyebaran Covid-19 di penjara. Padahal jumlah tahanan lain di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di seluruh Indonesia sekitar 20 ribu orang.
“Seperti halnya yang sudah divaksin di KPK, mereka juga berstatus hukum serupa yakni tahanan,†ujarnya.
Guna mencegah munculnya isu diskriminasi dan favoritisme, Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) ini meminta Kemenkum HAM perlu mendesak KPK agar membantu mengupayakan vaksinasi bagi sesama tahanan lainnya.
Kesediaan KPK membantu Kemenkumham dalam hal ini, kata Adrianus, tentu akan menghilangkan anggapan bahwa cabang-cabang Rutan pada umumnya memiliki kebijakan sendiri-sendiri tanpa berkoordinasi dengan instansi induknya.
“Rutan KPK sendiri adalah cabang Rutan Salemba milik Kemenkumham,†kata Adrianus.
Untuk diketahui, Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri mengklaim pihaknya telah memberikan vaksinasi Covid-19 kepada 39 tahanan KPK. Sementara tahanan lainnya belum bisa diberikan vaksin karena alas an kesehatan.
“Dari total 61 orang tahanan KPK, yang telah divaksinasi berjumlah 39 orang tahanan dan untuk 22 tahanan lainnya dilakukan penundaan karena alasan kesehatan,†ungkapnya. (RedG/ong)
Komentar