oleh

Pelaku PETI Sepakat Mundur dari Wilayah Pertambangan Ilegal di Jambi

Jambi – Operasi pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) secara persuasif yang dilakukan TNI/Polri, rupanya didukung Mubarok Warga Desa Panca Karya Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun-Jambi.

Bahkan para pelaku PETI itu sepakat dengan permintaan Tim Gabungan Polda Jambi, pada Senin (25/1/2021) untuk berhenti beraktifitas dan menggiring sebanyak 13 Alat Berat jenis Excavator untuk keluar dari lokasi PETI.

“Hari ini kami tidak akan bekerja lagi di sana, kami siap mundur. Karena area di sana bermasalah,” ujar Mubarok, Selasa (26/1/2021).

Mubarok juga menyampaikan beberapa catatan untuk aparat keamanan dalam penanganan tambang emas ilegal tersebut. “Cuma ada yang kami garis bawahi, karena ada beberapa tempat di daerah sana masih beroperasi, bukan tempat kita ini saja yang beroperasi, di wilayah Lubuk Bedorong itu juga masih beroperasi,” terangnya.

Menurut informasi di tempat-tempat lain yang Mubarok terima, bahwa ada juga di wilayah Lubuk Bedorong lain nya. “Nah cuma untuk langkah awal dari bapak pihak kepolisian menghimbau berhubung wilayah Lubuk Bedorong tidak boleh. Ya, kita siap mendukung, makanya hari ini kami mundur,” katanya.

Lebih lanjut, Mubarok mengaku bahwa alat berat mereka hari ini juga akan dibawa pulang dari lokasi untuk berhenti beraktifitas.”Jadi rencananya alat berat ini mau kami bawa pulang ke rumah. Kami akan berhenti sambil menunggu informasi lebih lanjut bagaimana?” tuturnya.

Selain itu, salah satu Warga Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ali Akbar juga angkat berbicara pasca 13 Alat Berat Excavator digiring Tim Gabungan Polda Jambi dari lokasi PETI.

“Kembali ke permasalahan masalah PETI dan alat berat yang ada di Kecamatan Limun, kami mendukung TNI/Polri dan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun,” terangnya.

Baca Juga  Anggota Genk Motor di Jambi yang Membacok Korbannya Ditangkap Polisi

Untuk itu mereka meminta kepada pemerintah agar memberikan solusi terkait persoalan ini. Pasalnya, hal itu sudah menjadi bagian dalam memenuhi kebutuhan sekaligus untuk membiayai anak-anak sekolah.

“Kami mohon bantuan kepada pemerintah, ke mana kami harus bergantung selain ke pemerintah, kami mohon  tanah hak milik masing-masing, atas kehendak pemerintah maupun kabupaten, provinsi ataupun Polri, TNI,” tambahnya.(RedG/Syah)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed