oleh

3 Kolong di Bateng Ditinjau Dirjen Minerba ESDM dan Anggota Komisi VII DPR RI

Bangka Tengah – Lubang tambang atau cekungan air merupakan dampak dari penambangan timah oleh penduduk Pulau Bangka disebut dengan nama Kolong. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ridwan Djamaluddin, bersama anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bambang Patijaya, didampingi oleh pejabat PT Timah, Polda Babel, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng), Anggota DPRD Kabupaten Bateng, serta Kapolres Bateng, mengunjungi Kolong Merbuk, Pungguk, dan Kenari, Jumat (07/05/2021).

Kunjungan rombongan tersebut sangat berarti, guna mengetahui kondisi di lapangan serta mencari solusi terkait pengelolaan cadangan timah yang terkandung di dalam tiga kolong eks PT Koba Tin.

Dirjen Minerba ESDM, Ridwan mengatakan bahwa hal yang terpenting adalah kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan, serta tidak menimbulkan kerugian negara.

“Kerugian negara itu artinya bukan negara pemerintah tetapi seluruh masyarakatnya tidak rugi, dan masyarakat tetap dapat penghidupan,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pihak Pemkab Bateng sepakat untuk mencari jalan terbaik walaupun tidak semua pihak akan mendapatkan untung secara finansial dalam jangka pendek tetapi prioritasnya adalah kepentingan besar dalam jangka panjang.

“Nanti akan kita atur tentang pasca tambangnya, karena kalau dikelola oleh badan usaha maka akan ada kewajiban pasca tambangnya, itu adalah bagian dari upaya kita supaya lingkungan tidak rusak,” ungkapnya.

Bupati Bateng, Algafry Rahman mengatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah siap bersama dengan masyarakat untuk memanfaatkan lahan eks PT Koba Tin dengan sebaik mungkin sesuai dengan kaidah penambangan yang ramah lingkungan.

“Kita semuanya akan merumuskan kebijakan supaya ini bisa berjalan,” katanya.

Baca Juga  Bekawan Bateng Berbagi di Bulan Suci

Saat ini pemerintah telah mencoba untuk merumuskan langkah apa saja yang akan diambil dengan tetap melibatkan masyarakat.

Ia berharap agar lokasi Merbuk, Pungguk, dan Kenari disterilkan dari aktivitas pertambangan untuk sementara waktu sambil menunggu upaya dari pemerintah bersama PT Timah dalam mencari pola yang tepat dalam mengeksplorasi cadangan timah dengan melibatkan masyarakat.

“Tolong masyarakat segera mengosongkan lokasi ini sambil menunggu kita merumuskan regulasi terkait kegiatan penambangan ini, kita sudah koordinasi bersama pihak Polda Babel dan Polres Bateng,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya berharap agar kegiatan penambangan di lokasi Merbuk, Pungguk, dan Kenari tidak menimbulkan polemik.

“Agar tidak menjadi polemik maka perlu disiapkan legal formalnya agar tidak selalu menjadi kegiatan yang ilegal,” katanya.

Ia mengatakan bawa ia bersama Dirjen Minerba ESDM akan mengawal permasalahan ini agar melahirkan solusi. Menurutnya tidak ada masalah apabila ada wacana untuk menyerahkan pengelolaan cadangan timah di lokasi Merbuk, Pungguk, dan Kenari kepada PT Timah asalkan ada keterwakilan daerah dalam pengelolaannya.

“Saya tidak ada masalah apabila pengelolaannya diserahkan ke PT Timah, cuma pesan saya harus ada unsur keterwakilan daerah, entah itu berupa BUMD atau seperti apa nantinya,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa terkait hal teknis agar diserahkan kepada PT Timah atau kepada Pemkab Bateng.

“Yang paling penting diatur dan tidak menimbulkan keributan, nanti semuanya bisa bekerja dalam waktu yang tidak lama, kita akan kawal itu,” ungkapnya. (RedG/Rizal)

Komentar

Tinggalkan Komentar

News Feed