Pemalang – Tahapan Pendaftaran Paslon Pilkada Pemalang 2020 sudah terlewat. Ada 3 Paslon yang mendaftar, dari tanggal 4,5 dan 6 September 2020. Gempita pendukung, simpatisan dan kader partai pengusung pun terlihat jelas, sampai-sampai protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPU dilanggar.

Hal ini direspon langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan melayangkan surat teguran ke berbagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terkait Pilkada 2020. Hingga Senin, 7 September 2020, diketahui ada 51 teguran yang dilayangkan.

Kepala Pusat Penerangan Benni Irwan, dalam keterangan tertulis mengatakan, “Bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah bermacam-macam, mulai dari melanggar kode etik, pelanggaran pembagian Bansos.”

Selain itu, Benni mengatakan pelanggaran terbanyak dilakukan adalah membuat kegiatan yang membuat kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini terlihat dari adanya deklarasi bakal pasangan calon kepala daerah dengan pelanggaran menimbulkan arak-arakan massa, baik dengan berjalan kali maupun menggunakan kendaraan pada saat kegiatan pendaftaran.

Selain ada 51 Kabupaten/kota yang mendapat teguran dari Mendagri, beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Pemalang juga terlihat adanya arak-arakan ketika pendaftaran Paslon ke KPU.

Terlihat nyata, pada arak-arakan tersebut, baik pada hari pertama, kedua maupun ketiga. Walaupun sampai di depan kantor KPU, terlihat upaya penetapan protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, memakai masker dan face protector bagi Paslon, dan rombongan yang trlah dibatasi jumkahnya.

“Ramai arak-arakan, adanya pembatasan jumlah yang masuk dan penetapan protokol kesehatan di lokasi pendaftar sepertinya hanya formalitas saja.” kata warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya.

Kejadian ini ditanggapi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pemalang dengan menggelar rapat evaluasi dugaan Pelanggaran pada Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Bapaslon dalam Pilkada Pemalang 2020 pada Selasa, 8 september 2020.

Diungkapkan oleh koordinator divisi hukum, data dan informasi Bawaslu Pemalang, Sudadi, SH, Kamis (10/9), adanya temuan Bawaslu Pemalang terkait Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan pada saat Pendaftaran Bapaslon. Partai Politik dan Bapaslon tidak menerapkan Protokol Kesehatan yaitu dengan membawa sejumlah Pendukung dalam melakukan Pengerahan Massa. Jarak antara Pendukung Bapaslon tidak terlaksana sesuai Protokol Kesehatan, terutama pada saat menjelang Proses Pendaftaran.

Dalam rapat evaluasi tersebut, diambil kesepakatan, Penyelenggara dan Pihak keamanan harus lebih menegakkan dengan lebih tegas Protokol Kesehatan dan Pencegahan Covid-19 pada Tahapan berikutnya.

Sudadi dalam keterangannya mengungkapkan tentang terhadap adanya dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Bawaslu Kabupaten Pemalang akan melakukan 2 hal yaitu Memberikan Saran Perbaikan (Teguran) Kepada Bapaslon melalui KPU dan Meneruskan Dugaan Bapaslon yang melanggar Protokol Kesehatan pada pihak lain yang berwenang seperti Kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

“Bawaslu meminta Penanganan Pelanggaran bisa dilaksanakan secara tegas oleh Instansi lainnya Seperti Kepolisian, Satpol PP, Satgas Pencegahan Covid-19 bahkan TNI.” katanya.

Dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran Paslon ini juga mendapat perhatian dari Juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Pemalang Tetuko Raharjo.

“Yak sesuatu yang tidak terhindarkan bahwa kerumunan dan tidak terjaganya jarak fisik terjadi pada saat pendaftaran. Ini hampir terjadi di semua daerah. Gugus tetap berharap dan mengajak semua pihak. Kepada semua pihak agar dalam tahapan selanjutnya penerapan prokes semakin baik.” kata Tetuko.

Tentunya hal ini oerlu koordinasi dan tekad bersama menjalankan prokes Covid-19 agar tidak ada cluster baru Pilkada. (RedG)

Tinggalkan Balasan