Pemalang – Sampai saat ini, bakal pasangan calon masih memantapkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik pemilik kursi di DPRD Kabupaten Pemalang.

Isu yang beredar ada tiga bakal Paslon yang akan merebut hati pemilik suara di Kabupaten Pemalang. Bakal Paslon byang beredar di masyarakat Pemalang afalah Agus Sukoco – Eko Priyono, Iskandar Ali Syahbana – Ahmad Agus Wardana dan Mukti Agung Wibowo – Mansur.  Rumor itu begitu kencang dimasyarakat Pemalang saat ini.

Itu semua akan berakhir ketika Partai politik dan atau gabungan partai politik sesuai ketentuan yang berlaku mendaftarkan paslonnya ke KPU Kabupaten Pemalang besok mulai tanggal 4 sampai 6 September 2020.

Tentukan tahapan yang cukup krusial ini telah di antisipasi oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Pemalang. Ada beberapa titik rawan yang harus dicermati bersama, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat umum.

Seperti dikemukakan oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam bawaslu.go.id, di tengarai ada 6 titik rawan sampai tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati ini.

Titik rawan pertama adalah  PPS atau petugas penelitian tidak melakukan verifikasi faktual (verfak) terhadap dukungan bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan. Tindakan tersebut dinilai akan merugikan pihak yang sudah menyiapkan dokumen dengan baik. Sebaliknya bisa menguntungkan karena bapaslon yang tidak punya dokumen lengkap bisa lolos karena tidak ada verfak.

Kedua, masih ada hubungan dengan bapaslon perseorangan adanya dukungan palsu bapaslon perseorangan. Praktik yang dilakukan oleh bapaslon atau tim pemenangan dengan cara mencatut identitas seseorang untuk dijadikan sebagai pendukung.

Pada titik rawan pertama  dan kedua yang berhubungan dengan Paslon perseorangan atau independen, di KPU Kabupaten Pemalang tidak terjadi karena sampai batas waktu pendaftaran tidak ada Paslon perseorangan yang mendaftarkan.

Titik rawan ketiga pendaftaran paslon pada detik-detik terakhir. Hal ini disinyalir dapat menyulitkan KPU provinsi atau kabupaten/kota lantaran tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memeriksa kelengkapan dokumen paslon tersebut. Titik rawan keempat, adanya konflik kepengurusan partai politik (parpol) yang menjadi penyebab munculnya rekomendasi parpol kepada lebih dari satu pasangan calon.

Kelima yaitu pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik. Bapaslon kerap harus menyerahkan imbalan kepada parpol untuk mendapatkan rekomendasi. Meskipun istilah mahar merupakan konotasi yang baik dalam pernikahan, sebaliknya jadi kurang baik ketika disangkutkan dengan politik.

Titik rawan keenam dimungkinkan adanya dokumen atau keterangan palsu syarat pencalonan dan calon. Dokumen yang kerap dipalsukan dalam pencalonan adalah Ijazah. Dokumen lain juga bisa jadi potensi adanya pemalsuan. (RedG)

Tinggalkan Balasan