Semarang – Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Acara penandatangan berlangsung di Hotel Patra Semarang, Kamis (27/8).

Bawaslu Kota Semarang juga menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Politik (Fisipol) perguruan tinggi lain di Kota Semarang. Pilkada 2020 serentak akan diselenggarakan Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Kerjasama tersebut dihadiri Dekan Fakultas Hukum UPGRIS Dr Sapto Budoyo SH MH serta Ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin.

Dr Sapto Budoyo SH MH, mengapresiasi kerjasama Bawaslu dengan civitas akademika dari Fakultas Hukum dan Fisipol. Mahasiswa diberi kesempatan dalam pelaksanaan pesta demokrasi secara langsung. Sehingga mahasiswa selain mendapat materi di kampus juga akan mengimplementasikanya di lapangan. Upaya ini wujud pembelajaran serta kesempatan baik untuk menjadi pengalaman akademiknya.

“Fakultas hukum UPGRIS secara khusus menyampaikan terima kasih serta mengapresiasi Bawaslu Kota Semarang menjalin kerjasama ini. Bentuk kerjasama lain diantaranya pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama dalam rangka pilkada serentak 2020 saling ikut mengawasi penyelenggaran berjalan dengan baik, “tutur Sapto Budoyo, Jumat (28-8-20).

Sapto Budoyo menambahkan, mahasiswa Fakultas Hukum UPGRIS dapat melakukan penelitian. Mahasiswa juga bisa melakukan magang di Bawaslu. Hal lain, mahasiswa Fakultas Hukum UPGRIS dapat menjalin kerjasama dalam pertemuan ilmiah.

“Mahasiswa juga akan medapat pengalaman baru atau terlibat langsung dalam Pilkada 2020. Mahasiswa dapat melakukan pengawasan partisipatif khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Di sisi lain mereka juga dapat menguasai jika ada sengketa Pilkada dan mampu menyelesaikanya secara hukum,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin menuturkan, melalui kerjasama ini Bawaslu Kota Semarang menginginkan pihak civitas akademika kampus dapat turut andil melakukan pengawasan partisipatif. Mengingat di kampus merupakan masyarakat terdidik yang memiliki sumber daya manusia yang kritis sehingga dapat terlibat secara cerdas.

“Mahasiswa dapat melakukan pengawasan pada konten-konten media sosial peserta Pilkada. Bawaslu Kota Semarang juga siap membantu sosialisasi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, hingga penyelesaian sengketa. Amin berharap mahasiswa mampu mengimplementasikan selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung,” tutur Amin.(RedG/Dicky Tifani Badi)

Tinggalkan Balasan