Pemalang – Komunitas Rakyat Gereh Pethek/Padepokan Lintang Kemukus Paduraksa Pemalang menggelar diskusi di Ruang Pertemuan /Sekretariat IP3A Dharma Tirta Pemalang JI. Gatot Subroto Bojongbata Pemalang, Jum’at (14/8).

Diskusi yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pemalang Slamet Masduki, Kabid sosial, anggota komunitas gereh pethek, LSM perlindungan konsumen, wartawan cetak dan online dan penggiat medsos. Merupakan diskusi yang membahas mengenai tindak lanjut dari audensi dengan Pihak Dinas Sosial pada hari Rabu 12 Agustus 2020 Jam 11.00 di Ruang Aula Dinas Sosial, tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lalu.

Menurut Andi Rustono dari komunitas gereh pethek bahwa diskusi ini untuk memperjelas dan mempertegas tindakan Dinas terhadap Suplayer dan agen Program BPNT dengan adanya peristiwa pengadaan barang tidak layak komsumsi.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa mekanisme pemberian BPNT ini, masyarakat penerima manfaat bisa membeli berdasarkan keperluannya ke agen atau warung yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebelumnya agen sudah mendata apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan oleh penerima manfaat” jelas Masduki.

Setelah agen mendata keperluan dan kebutuhan masyarakat penerimaan manfaat, maka agen/warung akan menyiapkan kebutuhan tersebut, jadi agen tidak boleh menjual paketan.

Sehubungan dengan keracunan masyarakat penerima manfaat BPNT kemarin, Masduki menekankan bahwa bentuk tanggung jawab Dinsoskbpp Kabupaten Pemalang selaku sekretaris Timkoor Kabupaten Pemalang antara lain adalah memberhentikan kepada 5 agen dan suplier agar tidak terlibat lagi dalam program sembako dari Kemensos mengingat sesuai Pedum Program Sembako tahun 2020 kualitas dan komoditi menjadi tanggung jawab agen dan suplier.

“Kedepannya diharapkan tudak ada kejadian seperti ini lagi” tandas Masduki.

Selain itu ada usulan dari peserta diskusi agar dibentuk hotline aduan mengenai BPNT ini. (RedG).

Tinggalkan Balasan