Jakarta – Anggota DPR RI Komisi IV, Hamid Noor Yasin angkat bicara pada RUU Cipta Kerja yang masih terus dalam proses pembahasan.

“Mumpung masih dibahas, jadi perlu ada masukan-masukan termasuk pada persoalan perkebunan rakyat”, ujar Hamid, Selasa (4/8).

Seperti diketahui, bahwa saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat masih melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law Cipta Kerja. Hamid Noor Yasin Anggota memberikan perhatian khusus pada dihapusnya pasal 16 Undang-undang Perkebunan dalam RUU Cipta Kerja. Ia menegaskan, agar tanah hak usaha tidak ditelantarkan, ketentuan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sebanyak 30% dalam 3 tahun dan 100% dalam 6 tahun harus tetap ada.

Anggota Fraksi PKS dapil Jawa Tengah ini berpendapat bahwa Pasal 16 pada Undang-undang No. 39 tahun 2014 tidak perlu dilakukan revisi. Pada ketentuan Undang-undang ini sudah jelas dan tegas tertuang pada ayat 1 mengatur tentang waktu pengusahaan kebun dan ayat 2 menegaskan hak negara mengambil alih lahan yang tidak diusahakan.

“Lahan bukan komoditas, melainkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelantaran atas tanah merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan secara etik maupun ekonomi”, tegas Hamid.

Politisi PKS ini menyarankan, daripada membiarkan lahan menjadi terlantar, pemerintah perlu mengatur luasan kebun minimum bagi rakyat. Gagasan ini ia sampaikan agar regulasi kedepan tetap berpihak kepada rakyat.

Legislator asal Jawa Tengah IV ini mengatakan, kita mengetahui bersama bahwa mayoritas petani kita merupakan petani gurem atau petani dengan luas lahan dibawah 0,5 hektar. Membiarkan lahan terlantar adalah tidak tepat, lebih baik petani dengan luas lahan kecil diberikan hak kelola. Agar hasil produksinya meningkat dan berdampak bagi kesejahteraan petani.

“Indonesia merupakan negara bangsa agraris, yang artinya salah satu prioritas dalam menstabilkan ekonomi bangsa kita adalah pada pengelolaan lahan dan kebun. Ini sangat penting untuk menjadi perhatian kita semua. Bila kita gagal mengelola lahan dan kebun maka kita dapat gagal menjadi sebuah bangsa”, tegasnya. (red)

Tinggalkan Balasan