Wonogiri–Ketua Fraksi FPKB Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonogiri, Sunarno menilai kebijakan “new normal” yang akan diterapkan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi harus memperhatikan sektor lain, seperti pendidikan, terutama pesantren.

“Apabila ini benar-benar dilaksanakan maka tidak bisa hanya diberlakukan untuk sektor perekonomian saja, tapi banyak sektor perlu dipikirkan karena masing-masing sektor saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Disamping sektor ekonomi yang memang sebagai ketahanan vital masyarakat juga sektor pendidikan yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pendidikan anak, maka pemerintah harus mulai memikirkan dan memperhatikan untuk alokasi anggaran khusus yang bersumber dari APBD untuk Pondok Pesantren,” katanya, Jumat (29/5/2020).

Dikatakan Sunarno, saat ini kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren, sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan normal.

Oleh karena itu, ujarnya, alokasi anggaran diperlukan untuk membantu pesantren dalam pengadaan pusat kesehatan beserta tenaga dan alat medis, serta sarana standar untuk memenuhi protokol Covid 19. Kemudian wastafel portabel, penyemprotan disinfektan, rapid test,hand saitizer dan masker serta penambahan ruang karantina atau isolasi mandiri sesuai standar Covid-19 dimasa kenormalan baru.

“Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari untuk mengikuti isolasi mandiri. Kemenag dan Dikbud juga harus membantu dunia pendidikan pesantren dengan digitalisasi,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Sunarno, dalam rangka mencegah penyebaran wabah Covid-19 serta tetap menjalankan roda pendidikan di kalangan pesantren, pemerintah harus serius memperhatikan permasalahan tersebut. Bukan tidak mungkin kebijakan new normal bisa mempercepat penyebaran virus apabila hal itu kurang diperhatikan.

“Saya berharap agar pesantren yang bertahun-tahun sudah menjadi ujung tombak dan ujung tombok bagi keberadaan negara dan bangsa ini harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih besar dari pemerintah,” tutupnya. (red)

Tinggalkan Balasan