Jakarta- Setelah mendirikan group di media sosial bernama Suara Rakyat Wonogiri ( SRW ), tokoh muda dari Kabupaten Wonogiri Lesna Purnawan bersama sejumlah rekannya menginisiasi sebuah lembaga bernama Suara Rakyat Jawa Tengah .

Sekertaris Jenderal Suara Rakyat Jawa Tengah (SRJT) Adi Rahmanto, SE mewakili Ketua Umum Lesna Purnawan, Sabtu (4/4) mengatakan di era sekarang, para generasi yang lahir tahun 70 sampai 90 an sudah saatnya memegang peranan di berbagai sektor tak terkecuali di bidang politik.

Dengan tampilnya mereka di dunia politik, Adi menuturkan akan terjadi sebuah suksesi yang sangat sempurna. Generasi baru tersebut akan memunculkan sebuah pemikiran baru dengan gagasan dan idealisme yang akan mengubah tatanan pemerintahan dan pembangunan.

“Dengan banyak tampilnya tokoh muda dari Kabupaten Wonogiri di kancah nasional, hal tersebut merupakan bukti bahwa mereka telah memegang fungsi dan peranan di sebuah tatanan organisasi,” ujarnya.

Terkait dinamika Pilkada yang akan dihelat secara serempak, pria yang juga seorang konsultan pajak tersebut berharap dinamika politik berjalan sehat. Dengan adanya satu calon tunggal di suatu daerah menunjukkan bahwa proses pendidikan politik masyarakat telah gagal.

Adi juga menyoroti terkait permasalahan yang kini sedang dihadapi oleh dunia, yakni penyebaran Corona Virus Desease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid 19.

Menurut pria asal Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri tersebut banyak pemimpin daerah tidak percaya dengan efektifitas kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi terkait penanganan Covid 19.

“Para pemimpin daerah karena juga menyangkut dukungan politik dibawah (pasca atau pra pilkada), dan analisa sosio politik daerah, tentu berkepentingan untuk ‘mencari muka’ di depan rakyatnya ketimbang mendukung kebijakan pemerintah pusat yang belum tentu mendapatkan simpati publik,” bebernya.

Dijelaskannya, di tanah Papua seorang Gubernur Papua telah memutuskan daerahnya lockdown khususnya dari masuknya tenaga kerja yang notabene nya selama ini di pasok oleh TKA dari Tiongkok. Meskipun dalam pidatonya gubernur tersebut menyatakan semua tenaga kerja dari luar tanah Papua.

Di tanah jawa, seorang Walikota Tegal memutuskan daerahnya untuk lockdown dan menutup pintu masuk kepulangan warga ber KTP Tegal dari daerah merah penyebaran Covid 19 kecuali bagi mereka yang telah lolos screening kesehatan dan karantina disaat kedatangan.

“Masih di tanah Jawa, Sultan HB X memutuskan untuk memberikan batasan-batasan yang ketat dalam seluruh aktifitas warganya yang berkerumun termasuk seluruh tempat pusat perbelanjaan wisatawan yang biasanya sangat pada ditutup sementara. Masih di tanah Jawa, Bupati Wonogiri tidak melarang warganya / perantau untuk mudik kembali ke daerah. Padahal Jakarta telah jelas di ketahui sebagai daerah merah sumber penyebaran Covid 19, di Pulau Sumatera, Gubernur Sumatera Utara menegaskan dan mengajak seluruh warganya yang beragama muslim untuk meramaikan masjid dan mengatakan jangan takut terhadap Corona dan pidatonya,” bebernya.

Dia menambahkan selanjutnya banyak sekali respon pimpinan daerah yang menunjukkan ketidakpatuhan kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan Covid 19.

“Yang tidak kalah penting dalam situasi hari ini adalah keterbukaan informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Di tengah merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya jangan sampai membingungkan. Informasi yang beredar entah melalui medsos, grup whatsapp bahkan pemberitaan media seolah terjadi kepanikan di kalangan pemimpin, bagaimana seharusnya yang dilakukan,” bebernya.

Adi menegaskan belum lagi soal kebijakan dan aturan dalam menghadapi situasi perekonomian yang menurut beberapa ahli diprediksi akan terjadi kemunduran ekonomi.

“Kita memang perlu melakukan kebijakan yang berani dan kuat. Kuat dalam artian tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung karena memang yang dihadapi adalah suatu peristiwa luar biasa dan tidak bisa dianggap sepele,” jelasnya.

Diterangkannya, keadaan luar biasa tersebut disebabkan asal persoalannya bukan bersumber dari suatu krisis ekonomi. Tapi bersumber dari peristiwa pandemic virus corona, Covid-19. Secara tiba-tiba, berdampak roda perekonomian terhenti.

“Mari kita pikirkan soal ini dengan tenang dan kepala dingin. Dan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Untuk apa kebijakan itu? Kepada siapa kebijakan itu ditujukan? Sampai kapan? Maka dari itu argumen yang paling mendasar adalah harus ada keterbukaan, transparan dan solid,” tutupnya.( ** )

Tinggalkan Balasan