Jakarta – Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan Perpres dan Inpres terkait pelarangan mudik lebaran tahun 2020 guna mencegah penyebaran Corona Virus Desease 2019 atau lebih dikenal sebagai Covid 19.

Menyikapi hal tersebut Anggota DPR RI dari Komisi IV Drs H Hamid Noor Yasin, MM, Rabu (1/4) memberikan pernyataaan. Menurutnya Perpres dan Inpres tersebut mesti detail.

“Bahwa Perpres atau Inpres ini memiliki durasi singkat, yakni hanya tahun ini saja sebagai dasar hukum pengaturan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah untuk mencegah persebaran Covid-19,” jelasnya.

Dasar hukum tersebut, mesti detail terkait dengan durasi dan jangkauan wilayah. Pada jangkauan wilayah tidak boleh dipukul rata, memberi kesamaan antara daerah rentan wabah dengan daerah yang masih bebas wabah.

“Saya setuju bila ini hanya berlaku pada daerah-daerah yang berstatus merah terutama daerah episentrum Jabodetabek. Untuk wilayah-wilayah yang dianggap aman, pemerintah tidak perlu terlalu ketat dan hanya bersifat himbauan saja. Ini seiring dengan penerapan karantina wilayah,” ungkapnya.

Pada prinsipnya Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah IV tersebut setuju dengan aturan yang sedang disiapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Namun bila ternyata dalam waktu yang singkat wabah Covid-19 ini mampu di atasi, mesti disiapkan skenari pencabutan Perpres atau Inpres tersebut.

Presiden juga memutuskan menggratiskan pembayaran listrik selama 3 bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA. Sementara yang berdaya 900 VA mendapat diskon 50 persen.

“Kebijakan menggratiskan pembayaran listrik selama 3 bulan ke depan untuk kelas daya listrik 450 VA. Sementara yang berdaya 900 VA mendapat diskon 50 persen sudah sangat tepat sekali. Cuma ada yang kurang. Mestinya ada kompensasi berupa penurunan tarif listrik untuk golongan 1300 VA juga. karena adanya tren penurunan harga minyak mentah dunia hingga 55%, jelas menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Listrik,” bebernya.

Hamid mengusulkan, penderitaan rakyat akibat wabah pandemi global tersebut tidak cukup dengan hanya pada tarif listrik.

“Kita mengetahui bersama bahwa Harga minyak mentah dunia terus turun tajam. Bulan lalu tepatnya pada (24 Februari 2020) harga WTI (West Texas Intermediate) mencapai diatas USD 50, dan saat ini sudah turun menjadi separuhnya, yaitu kurang dari USD 25,” ulasnya.

Hamid menuturkan perlu ada kebijakan yang merakyat yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar harga bensin mesti disesuaikan selain tarif listrik.

“Ini listrik kan asalnya dari BBM juga, dengan murahnya minyak dunia, mestinya bensin dan tarif listrik juga turun,” ucapnya.

Selain listrik dan bensin, bantuan langsung mesti segera diupayakan.

“Saya menyarankan jangan dalam bentuk uang tunai. Karena uang tunai sangat rentan terhadap konversi peruntukkan. Yang dibutuhkan masyarakat ini makanan yang tersedia dengan aman di rumah-rumahnya. Pemerintah dapat memberi Bantuan Langsung Sembako (BLS) dimana logistik ini akan aman dari konfersi peruntukan,” lanjutnya.

Hamid menambahkan saat ini daya beli masyarakat pada umumnya, terutama menengah kebawah sangat lemah akibat dampak wabah ini. Jadi tidak cukup dengan kebijakan listrik saja, pemenuhan kebutuhan akan pangan dan biaya operasional akibat BBM mesti ditekan seiring penyesuaian rendahnya harga minyak dunia.

“Khusus kebijakan tarif listrik, Saya berharap diluar rencana tadi ada juga penyesuaian penurunan tarif hingga 1300VA yang juga masih tergolong masyarakat menengah cenderung bawah. Penurunan struktur tarif tersebut, diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.

Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah akan menambah jumlah penerimanya dari 9,2 juta menjadi 10 juta jiwa.

Hamid mengungkapkan penambahan program PKH tersebut juga merupakan kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Tapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa akurat data calon penerima program sangat penting sekali.

Ditambahkannya, banyak penyelewengan program sosial berawal dari ketidak-akuratan data. Semakin presisi data yang dimiliki, semakin kecil potensi penyelewengan. Yang berikutnya adalah pengawasan pelaksanaan distribusi program (PKH) ini mesti harus ketat.Jangan sampai yang tidak berhak malah dapat, yang berhak tidak dapat program yang berikutnya tidak boleh ada keluarga fiktif yang dapat program.

“Pada krisis akibat Covid 19 ini saya menyarankan pada program bantuan pemerintah kepada rakyat antara lain jangan bentuk uang tunai (tapi berupa sembako atau makanan pokok), pemerintah tidak boleh berlaku seperti lembaga kemanusiaan yang meminta sumbangan pada rakyat, tetapi rakyatlah yang perlu dibantu pemerintah. Peralihan dana cadangan pelaksanaan Pilkada untuk penanganan Covid-19 yang sudah ditandatangan di DPR tidak boleh ada penyelewengan. ini anggaran cukup lega di masing-masing daerah sebagai stimulus penanganan dampak wabah. Jadi tidak ada alasan tidak ada anggaran,” terangnya.

Hamid menyarankan kepada pemerintah agar sarana pendidikan dan perlindungan perlu digencarkan secara resmi dari pemerintah yang membuat rasa aman dan nyaman secara psikologis. Dengan adanya teknologi informasi yang serba cepat untuk mendapatkan informasi, Pemerintah mesti menjadi terdepan dalam mengedukasi masyarakat dengan informasi yang menyejukkan.

“Segala macam hoax harus dikalahkan. Jangan sampai di lingkaran pemerintah sendiri yang disusupi produsen hoax,” tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan