Pemalang – Beberapa perwakilan guru Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD) mengadukan nasibnya ke wakil rakyat di DPRD Kabupaten Pemalang. Selain itu guru yang bergabung dalam FWBNKSD melakukan mogok mengajar mulai hari ini (2/12).

Di perkirakan, jumlah guru honorer yang mogok per hari ini mencapai 2.478 guru SD dan 940 lebih guru SMP. Belum terasuk guru Wiyata baktu/honorer SMA, tenaga honorer penjaga sekolah, perpustakaan, dan lainnya mencapai ribuan orang.

Ketua Forum Wiyata Bhakti Non Kategori Sekolah Dasar (FWBNKSD) Kabupaten Pemalang, Afni Abdur Rozak, menyebutkan hingga saat ini para guru honorer di Pemalang belum memiliki legalitas kepegawaian dari pemerintah daerah yang bisa menjamin untuk hidup sejahtera sebagai tenaga pendidik.

“Kami hanya punya legalitas kepagaiwan dari Dinas Kabupaten Pemalang, yang hanya secarik kertas. Legalitas ini nggak memiliki fungsi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan guru. Untuk mendaftar UKG dan PPG tidak bisa,” kata Afni

Sikap guru Wiyata Bhakti ini tidak lagi sungkan untuk menuntut haknya. Afni mengatakan bila tidak dipenuhi tuntutannya, bisa jadi, menjadi semacam people power di lingkungan dunia pendidikan. Bisa makin membuat suram wajah pendidikan kita, katanya.

Harapan mereka sebenaranya tak muluk-muluk. Hanya ingin mendapat SK dari Bupati agar bisa mengajukan sertifikasi, seperti yang pernah dijanjikan Presiden Jokowi pada awal tahun 2019.

Menurut Afni, dengan makin sempitnya ruang penerimaan CPNS di kota ini akan berdampak bagi para tenaga honorer/Wiyata Bhakti. Padahal, dari sisi formasi masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

Dampak lainnya, jika nantinya ada CPNS guru yang masuk ke sekolah-sekolah, maka ototmatis akan menggeser posisi para guru Wiyata Bakti/honorer yang ada. Para guru tersebut akan berguguran, tanpa bisa melawan.

“Padahal para guru honorer ini sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 15 tahun menjadi guru honorer hanya dengan honor Rp 150 ribu sampai Rp 250 ribu per bulan,” katanya.

Pernah para guru Wiyata Bakti/honorer di kota ini mendapatkan dana hibah yang nilainya cukup “menyenangkan” hati mereka. Tapi dana hibah ini mereka terima saat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setelah pilkada selesai, para pahlawan tanpa tanda jasa ini tak pernah lagi menerima dana hibah.

Para guru Wiyata bakt/honorer ini sudah mengadukan nasibnya kepada Bupati Pemalang, Junaedi. Namun menurut Afni, hasilnya belum memuaskan, tidak dapat diharapkan. Bupati Pemalang sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabuaten Pemalang untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru honorer sampai akhir tahun ini.

Namun, Afni pesimis akan terwujud, mengingat Pagu anggaran di APBD perubahan belum dimasukkan. Karena itu, mogok massal para guru honorer ini akan terus dilakukan sampai ada kejelasan perubahan nasib mereka.

Gerakan Tutup Mulut

Pagi tadi, perwakilan guru honorer kembali mengadukan nasibnya kepada para wakil rakyat mereka di DPRD Pemalang. Namun hanya ditemui selama 3 menit, tanpa ada hasil apapun.

Dalam pertemuan tersebut seluruh guru yang hadir mengenakan masker penutup mulut. Sebagai bentuk protes kepada wakil rakyat di kota ini yang tak mau memperjuangkan nasib mereka.

Mogoknya ribuan guru honorer di kota ini membuat para pengawas daerah binaan (Dabin) di tiap kecamatan memerintahkan kepada para kepala sekolah untuk mencatat nama para guru yang mogok. Bukti screenshot Whatsapp perintah tersebut dari salah seorang guru yang ikut mogok.

Sebagian guru menganggap, “edaran” melalui WA ini dianggap sebagai intimidasi kepada para guru honorer yang mogok mengajar. Ada yang takut, ada yang was-was, ada juga yang mengaku sudah siap kalau dipecat.

“Kami sudah 12 tahun lebih ngabdi, tapi kesejahteraan tidak perhatikan sama sekali. Kalau pun saya dipecat, ya sudah siap,” tutur salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya.

Pengawas Dabin 4, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Untung TS membantah dirinya melakukan intimidasi kepada para guru honorer yang ikut mogok mengajar.

“Itu bukan maksud untuk intimidasi, tapi hanya untuk mencatat saja. Kepala sekolah wajib tahu siapa saja, guru yang mogok ngajar. Kami hanya untuk mengantisipasi supaya pekerjaan di sekolah tidak keteter (terbengkalai, red),” kilah.

Untung mengaku, dirinya justru merasa kasihan dengan nasib para guru honorer yang nasibnya tidak menentu. “Maka itu, kami menghormati hak setiap guru yang sudah melakukan audiensi dengan Bupati beberapa hari lalu,” tambah Untung.

Kondisi yang terjadi di Pemalang ini, seolah menjadi paradoks keinginan Presiden Jokowi. Awal Januari tahun ini, dalam sebuah audiensi, Presiden Jokowi  dan sempat tak percaya seorang guru swasta dan honorer yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) mendapat gaji sekitar Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per bulan.

Jokowi mendapat informasi gaji tersebut dari pengurus PGSI yang hadir dalam Silaturahmi PGSI di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/1).

Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah sertifikasi bagi guru swasta atau honorer. Untuk itu, pada kesempatan tersebut presiden meminta salah seorang guru swasta untuk menjelaskan masalah yang mereka hadapi sehingga sulit melakukan sertifikasi. (RedG)

Tinggalkan Komentar