OPINI

Oleh : Drs. Budi Rahardjo, M.M


Pemalang – Euforia menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Pemalang sudah nampak kian hiruk-pikuk karena incumbent (petahana) sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi. Maka, dampaknya meningkatkan kecenderungan banyak orang yang menganggap dirinya tokoh, berani muncul dan diikuti dengan mengambil formulir calon bupati atau wakil bupati.

Kecenderungannya, mereka mengambil formulir pada partai pemenang Pemilu. Sedangkan partai-partai lainnya, nampaknya belum ada yang melirik.

Pengambilan formulir calon bupati dan wakil bupati pada partai tertentu, ada dua kemungkinan. Pertama, atas hasrat kemauan kesadaran politik sendiri. Kedua, adanya indikasi dimobilisasi oleh elite politik berwenang, yang ditujukan untuk menaikkan pamor partainya karena banyak yang mendaftar dan nantinya mereka hanya akan digunakan
sebagai pollster atau pengumpul suara semata.

Hasil pengamatan sementara, mereka yang sudah berani deklarasi, bahkan mengambil formulir pendaftaran, kesannya main-main. Malah ada kecenderungan untuk gagah-gagahan. Mereka tidak sungkan-sungkan, bahkan tidak malu menamai dirinya sebagai tokoh masyarakat.

Yang nampak dominan, kecenderungan mereka hanya sekadar menyalurkan syahwat dan birahi Politiknya belaka dengan mengabaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemampuan kapitalnya. Satu-satunya modal yang mereka punya adalah jaminan diberikannya rekomendasi dari DPP partainya.

Mereka tidak tertarik, bahkan tidak mau tahu atau justru tidak tahu sama sekali tentang persoalan Kabupaten Pemalang yang lebih dari satu dasawarsa tidak dapat terselesaikan. Trend-nya, mereka hanya berkeinginan memperoleh jabatan yang sangat bergengsi dan memiliki kewenangan besar.

Dengan berbagai cara akan mereka lakukan, dan dengan satu-satunya modal, yakni adanya dukungan Parpol yang memenuhi syarat. Soal biaya yang harus ditanggung, mereka nekat utang kepada para pengusaha swasta dengan gadai proyek. Trend jual beli proyek serta jual beli jabatan adalah menjadi keniscayaan yang banyak menjebak calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota belakangan ini di Indoensia. Bahkan,
ada banyak kasus ketua dan anggota Dewan yang sampai masuk penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hal itu. Bagi yang belum tertangkap bukan berarti selamat, tapi hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebab pemberantasan korupsi di
Indonesia akan terus berjalan.

Permasalahan yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) berat, hampir di semua Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak pernah dapat terpecahkan faktor utamanya adalah karena kualitas SDM calon kepala daerah yang terpilih tidak memadai kapasitasnya..

Mari kita tilik kembali tema HUT RI ke-74, “SDM Unggul, Indonesia Maju”. Hal itu bisa terwujud hanya dengan kesadaran yang mendalam dan punya rasa malu. Maka yang merasa tidak memiliki SDM unggul, walaupun punya kemampuan kapital (baca : hasil utang) serta dukungan Parpol dan hak politik warga negara, tahu diri saja dengan tidak usah menggunakan hak politiknya untuk dipilih. Sebab nantinya yang akan menjadi korban adalah rakyat.

Orang-orang yang menganggap dirinya tokoh, yang hanya akan menyalurkan syahwat dan birahi politiknya dengan mengabaikan keunggulan SDM dan dengan modal utang kepada pengusaha, maka ketika terpilih nanti, yang dilakukan tidak lain adalah tindakan zina politik di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Seharusnya, Parpol melakukan seleksi kualitas calon secara ketat dengan melibatkan akademisi dan kementerian terkait. Tidak hanya sekadar menjalani ritual formalitas saja, sebatas ditujukan hanya untuk menjajagi kemampuan finansial yang dimiliki calon dengan mengabaikan dari mana uang itu berasal. Jika dari utang, bagaimana cara mengembalikannya?.

Dalam seleksi itu, rekam jejak pengalaman kerja seorang calon juga sangat penting. Memimpin sebuah organisasi besar pemerintah daerah dengan kewenangan yang sangat luas dan kompleksitas permasalahan yang ada, membutuhkan tak sekadar pengalaman teoritis yang ditandai jika orang itu pandai berbicara, atau titel akademis yang dimilikinya. Tapi juga yang sangat penting adalah, memiliki pengalaman empirik menejerial memadai. Sehingga nantinya rakyat tidak akan menjadi pihak yang selalu menjadi korban politik, dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Seperti para broker politik, kontraktor/pengusaha, dan para ASN avonturir berkualitas rendah yang berharap promosi jadi pejabat srategis. (RedG)

Tinggalkan Komentar